RELUNG.ID – Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di institusi Polri resmi berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri itu dinyatakan melanggar kode etik profesi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan pemecatan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, Ahrie dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 5 Ayat (1) Huruf C dan G mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 Huruf C Angka 1 tentang etika kepribadian, serta Pasal 11 Ayat (1) Huruf A dan B terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Isir mengungkapkan, dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam sidang KKEP berkaitan dengan penggunaan akses teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS (Ahrie) saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar Isir.
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung selama kurang lebih 11 jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar 20.00 WIB. Dalam rekaman video persidangan yang dibagikan Mabes Polri, Ahrie terlihat tertunduk saat mengikuti jalannya sidang.
Meski telah menyampaikan pembelaan, majelis KKEP yang dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko tetap menjatuhkan sanksi tegas terhadap jenderal bintang dua tersebut.
Isir menyampaikan, terdapat dua jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Ahrie. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegasnya.
Atas keputusan tersebut, Ahrie menyatakan mengajukan banding. Polri akan memproses upaya hukum internal itu setelah membentuk komisi banding.
Isir menegaskan, keputusan pemecatan tersebut menjadi bentuk komitmen Polri dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya, termasuk penyalahgunaan kewenangan.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. (YSF)

