RELUNG.ID – Indonesia tentunya membutuhkan anggaran untuk pembiayaan perubahan iklim hingga tahun 2030.
Berdasarkan Riset, Sosial Kebijakan dan Ekonomi Institute For Essential Services Reform, dana yang dibutuhkan yaitu rata-rata sekitar 30 hingga 40 miliar Dollar AS atau sekitar Rp624 triliun per tahun.
Hal ini diungkapkan Koordinator Riset, Sosial Kebijakan dan Ekonomi Institute For Essential Services Reform, Martha Jesica Solomasi Mendrofa, Selasa kemarin (22/10).
Dia mengatakan, berdasarkan data tahun 2023 realisasi investasi untuk energi terbarukan di Indonesia hanya mencapai 1,5 miliar Dollar AS. Angka tersebut tentunya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,8 miliar Dollar AS.
“Jadi investasi energi terbarukan ini masih cukup rendah,” katanya.
Justru investasi energi fosil yang tinggi mencapai 27,06 miliar Dollar AS. Bahkan, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi anggaran nasional (APBN), alokasi anggaran untuk pengembangan energi terbarukan juga masih rendah. Hanya sekitar 2 miliar dolar AS yang dialokasikan dalam delapan tahun terakhir.
Dia mengaku, sebenarnya untuk mendapatkan alokasi pembiayaan transisi energi, Indonesia memiliki sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk digunakan.
Seperti dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari lembaga tersebut, Indonesia mendapatkan pembiayaan sekitar 21 miliar Dolar AS.
“Per Juli 2023, Indonesia sudah mengantongi 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,2 triliun yang salah satunya digunakan untuk pembangunan pembangkit geothermal,” terangnya.
Selain itu, Indonesia juga mendapatkan pembiayaan sekitar 500 juta Dollar AS dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung transisi energi. Salah satu sumber pembiyaan lainnya yakni dari perdagangan karbon.
Sejak diluncurkan pada 2023, hingga Agustus 2024, total nilai perdagangan karbon di Indonesia baru mencapai Rp6,14 miliar.
“Bisa juga dari perdagangan karbon. Tapi ini nilainya cukup kecil. Potensinya ada kalau diterapkan ke seluruh perusahaan yang operasionalnya menghasilkan karbon dan ini bisa digunakan untuk membiayai transisi energi,” terangnya.
Hingga saat ini, menurut Martha, baru 7 provinsi di Indonesia yang sdah mencapai target realisasi bauran energi terbarukan di 2022, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sementara provinsi lainnya masih belum mencapai target bauran energi yang ditetapkan nasional sebesar 23 persen.
“Rata-rata selisih target dan realisasi bauran energi terbarukanyang belum tercapai adalah 10 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Aryansyah mengatakan, Sumsel yang memiliki potensi energi terbarukan sebesar 21.032 MW, telah memanfaatkan 989,12 MW atau 4,70 persen dari potensi tersebut pada tahun 2023.
Dalam lima tahun ke depan, Pemprov Sumsel juga memiliki rencana pengembangan energi terbarukan.
“Kami harap sinergi pemerintah daerah, akademisi, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi target-target energi terbarukan,” pungkasnya. (EWJ)
