RELUNG.ID – Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam membiayai pembangunan pada 2027 diperkirakan semakin terbatas.
Penurunan asumsi pendapatan daerah berpotensi menekan alokasi belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, M Nasir, mengungkapkan belanja modal yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp1,5 triliun kini diperkirakan turun di bawah Rp1 triliun. Bahkan, anggaran tersebut berpotensi hanya berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.
Menurut Nasir, kondisi tersebut tidak terlepas dari penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran 2027.
Jika sebelumnya pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp10 triliun, kini asumsi tersebut turun menjadi sekitar Rp9,3 triliun. Sementara itu, rencana belanja daerah masih berada di kisaran Rp9,5 triliun.
“Bidang-bidang lain, termasuk infrastruktur, juga mengalami penurunan. Ketika rencana pendapatan menurun, tentu belanja modal kita ikut terdampak. Yang sebelumnya sekitar Rp1,5 triliun, sekarang diperkirakan di bawah Rp1 triliun, bahkan bisa hanya Rp700 miliar sampai Rp800 miliar,” ujar Nasir, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak tahun anggaran berjalan agar tidak semakin membebani keuangan daerah pada 2027.
Nasir mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pengendalian belanja, terutama terhadap kegiatan yang dinilai belum terlalu mendesak.
“Kita harus menyiasati kondisi ini agar beban pada 2027 tidak terlalu berat. Karena itu, kami sudah menyampaikan kepada kawan-kawan di BPKAD dan seluruh OPD agar mengerem atau mengurangi belanja yang tidak terlalu diperlukan pada tahun 2026,” katanya.
Menurutnya, pengendalian anggaran menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya tambahan kewajiban pembayaran atau utang pada tahun berikutnya.
Tekanan fiskal tersebut juga tercermin dalam rencana APBD Sumsel 2027 yang diproyeksikan mengalami defisit. Berdasarkan rancangan anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp9,02 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp9,12 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp108,49 miliar.
Besaran defisit itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sumsel terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (29/10/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Nasir berharap kondisi fiskal daerah masih dapat dikelola dengan baik. Ia menilai tekanan keuangan negara, termasuk kewajiban pembayaran utang dan bunga, turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kita berharap ke depan utang negara semakin berkurang dan beban bunga juga menurun. Dengan begitu, porsi anggaran untuk kegiatan pembangunan bisa lebih maksimal sesuai kemampuan pendapatan, baik dari pajak daerah maupun sumber pendapatan lainnya,” tutupnya. (DSK)

