RELUNG.ID– Sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Santri Nusantara (Bandung Raya) menggelar aksi di depan rumah Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa (14/10).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Atalia yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali fasilitas Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam aksinya, para santri mendesak Atalia untuk memberikan klarifikasi dan menilai pernyataannya tidak sensitif terhadap para korban musibah yang menimpa pesantren tersebut. Mereka juga menuding pandangan politikus Partai Golkar itu telah mencederai perasaan komunitas pesantren di seluruh Indonesia.
“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah di Pondok Pesantren Al Khoziny. Namun kami menyesalkan pernyataan Ibu Atalia yang menyoroti penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren itu. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren,” ujar salah seorang orator aksi.
Massa juga menilai pandangan Atalia diskriminatif terhadap lembaga keagamaan. Menurut mereka, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Penggunaan APBN bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana,” kata salah satu peserta aksi.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila, mengatakan gerakan ini muncul dari rasa solidaritas para santri atas pandangan yang dianggap merugikan dunia pesantren.
“Aksi hari ini bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara. Pernyataan itu membentuk opini seolah-olah pesantren melakukan pelanggaran berat, padahal belum tentu benar,” ujarnya.
Riki juga menilai pernyataan Atalia mencerminkan ketidakpekaan terhadap umat Islam dan gagal memahami peran negara dalam melindungi pendidikan agama.
“Seharusnya beliau fokus pada pengawasan audit dan transparansi anggaran, bukan memperkeruh ruang publik,” tegasnya.
Massa turut menyinggung ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap berbagai kasus lain yang lebih besar.
“Kalau bicara pelanggaran berat, bagaimana dengan tragedi Kanjuruhan? Kasus korupsi yang tak selesai? Kenapa justru pesantren yang jadi sasaran?” imbuh Riki.
Polemik bermula dari pernyataan Atalia Praratya, anggota DPR Fraksi Golkar, yang meminta pemerintah mengaji ulang penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny. Ia menilai mekanisme penggunaan anggaran negara harus jelas dan adil.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih transparan,” ujar Atalia sebelumnya.
Menurutnya, jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru mendapatkan bantuan, sementara banyak pihak lain yang mengalami musibah serupa tidak memperoleh perlakuan sama.
Namun, pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan pesantren, termasuk Forum Santri Nusantara, yang menilai Atalia gagal memahami peran negara dalam menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan. [YKP]
