RELUNG.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumatera Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Aziz Ari Saputra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/6/2026).
Aziz menegaskan, pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PKB meminta pemerintah melakukan identifikasi sekaligus audit terhadap seluruh aset milik Pemprov Sumsel agar potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan audit secara menyeluruh terhadap seluruh aset, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujar Aziz.
Selain pengelolaan aset, Fraksi PKB juga mendukung pembentukan maupun penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, PKB mengingatkan agar pengelolaan BLUD dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga tidak menjadi beban keuangan daerah di masa mendatang.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem perencanaan pembangunan. Menurut Aziz, setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Perencanaan harus berbasis data yang akurat, mengedepankan efisiensi, serta memprioritaskan program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam pandangan umumnya, PKB turut memberi perhatian terhadap belanja modal. Pemerintah diminta memprioritaskan anggaran untuk proyek-proyek strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Fraksi PKB, pembangunan infrastruktur produktif harus menjadi fokus karena tidak hanya meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga membuka peluang investasi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. (DSK)
