RELUNG.ID – Polda Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Karhutla Sumsel Tahun 2026 di Halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026).
Apel berskala nasional ini menghadirkan lebih dari dua puluh kementerian dan lembaga negara, Forkopimda Sumatera Selatan, serta 250 personel Polda Sumsel yang disiagakan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan dipimpin Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Sebanyak 250 personel Polda Sumsel dikerahkan dalam apel kesiapsiagaan ini, terdiri dari personel Brimob, Samapta, Polairud, Krimsus, Ditlantas, Intelkam, Polrestabes Palembang, Polres Ogan Ilir, dan Polres Banyuasin.
Seluruh personel didukung kendaraan operasional roda dua dan roda empat, termasuk kendaraan khusus Karhutla, kendaraan SAR Brimob, serta armada patroli perairan Polairud lengkap dengan perlengkapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam Apel disampaikan tren hotspot di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 1.368 titik hotspot, meningkat menjadi 2.928 titik pada 2025.
Hingga Mei 2026, jumlah hotspot yang terdeteksi mencapai 857 titik dengan sebaran tertinggi berada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 174 titik, Kabupaten Lahat 102 titik, Kabupaten Muara Enim 101 titik, Kabupaten Banyuasin 73 titik, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir 66 titik.
Sementara itu, data luas lahan terbakar pada 2026 menunjukkan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi wilayah dengan luasan tertinggi mencapai 53,24 hektare, diikuti Kabupaten Musi Banyuasin 9,17 hektare dan Kabupaten Lahat 6,04 hektare.
Meski demikian, tren keseluruhan luas lahan terbakar mengalami penurunan signifikan dari 15.422,48 hektare pada 2024 menjadi 5.939,78 hektare pada 2025.
Polda Sumsel juga memaparkan berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan secara masif selama periode penanganan Karhutla. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 5.600 kegiatan mitigasi telah dilaksanakan, terdiri dari 1.011 kegiatan sosialisasi dan penyebaran maklumat, 1.493 kegiatan imbauan kepada masyarakat, 3.004 patroli Karhutla terpadu, serta 92 kegiatan verifikasi hotspot di lapangan.
Selain itu, Polda Sumsel telah melaksanakan sejumlah agenda strategis, di antaranya koordinasi dengan PT Bumi Andalas Permai terkait penanganan Karhutla pada 17 April 2026, Apel Besar Sabuk Kamtibmas dan Siaga Karhutla di GOR Perahu Kajang Kayuagung pada 22 April 2026, serta simulasi pencegahan Karhutla di wilayah Ogan Komering Ilir.
Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 ini merupakan implementasi nyata arahan Presiden Republik Indonesia yang menempatkan pengendalian Karhutla sebagai agenda prioritas nasional. Reaktivasi Desk Karhutla Nasional juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan terintegrasi dalam satu sistem terpadu yang cepat dan responsif.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan kesiapsiagaan Karhutla merupakan prioritas yang harus dijaga sepanjang tahun.
“Lebih dari 5.600 kegiatan mitigasi yang telah kami laksanakan adalah bukti bahwa Polda Sumsel tidak menunggu api untuk bergerak. Kami bergerak sebelum api muncul, dan kami akan terus bersinergi bersama seluruh elemen pemerintah serta masyarakat demi memastikan Sumatera Selatan terhindar dari bencana Karhutla,” tegasnya
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan, kesiapsiagaan Karhutla membutuhkan kekuatan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
“Kehadiran lebih dari dua puluh kementerian dan lembaga bersama Forkopimda dan Polda Sumsel dalam satu forum kesiapsiagaan adalah sinyal kuat bahwa Karhutla merupakan musuh bersama yang harus ditangani secara kolektif. Polda Sumsel siap menjadi tulang punggung operasi di lapangan demi mewujudkan target zero Karhutla,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.
Polda Sumsel memastikan seluruh rekomendasi dan komitmen yang dihasilkan dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 akan ditindaklanjuti melalui peningkatan patroli terpadu, penguatan edukasi masyarakat di wilayah rawan, serta optimalisasi koordinasi real-time melalui Desk Karhutla Nasional demi melindungi Bumi Sriwijaya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (FZP)
