RELUNG.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku menjadi korban praktik mafia tanah. Ia menilai kejahatan tersebut telah merugikan banyak pihak dan meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk melawannya bersama-sama.
“Oh, bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang,”
ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
JK menegaskan bahwa praktik mafia tanah bisa menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Ia mengaku juga menjadi target dari upaya rekayasa hukum tersebut.
“Itu praktik terjadi di mana-mana dan kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, masyarakat akan jadi korban. Termasuk saya, ingin dikorbankan, tapi kita punya dasar formal yang tidak bisa dibantah,” kata JK.
Lebih lanjut, JK menyebut permasalahan tanah miliknya di Makassar kini mulai menemukan titik terang. Ia mengatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah menegaskan bahwa tanah yang menjadi polemik tersebut sah miliknya.
“Kan Menteri Nusron sudah mengatakan itu sah milik saya. Mafia ini harus diberantas. Jadi harus dilawan, kalau dibiarkan akan begini akibatnya,” tegas JK.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan, sengketa lahan seluas 16,4 hektar di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya.
Kasus tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta individu bernama Mulyono dan Manyombalang Dg Solong.
“Kasus ini bukan produk kebijakan sekarang. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron, Minggu (9/11/2025).[YKP]
