RELUNG.ID- Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025) sore.
Kedatangan mereka merupakan bentuk protes atas belum dicairkannya dana desa dan anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tahap II tahun 2025.
Para kepala desa menegaskan bahwa pencairan kedua anggaran tersebut sangat penting untuk membiayai honor aparatur desa, kelompok kerja (pokja), hingga operasional posyandu. Mereka mengeluhkan berbagai program desa terhambat karena dana yang seharusnya dikucurkan pemerintah pusat belum turun hingga mendekati akhir tahun.
Perwakilan Papdesi diterima langsung Direktur Dana Desa Kemenkeu dalam pertemuan tertutup. Dalam dialog tersebut, para kades menyampaikan keberatan dan keluhan terkait keterlambatan pencairan yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan desa.
“Kami datang untuk mencari kejelasan. Dana desa dan anggaran KDMP ini sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi hingga sekarang belum dicairkan,” ujar Koordinator Aksi Papdesi, Wargiyati.
Para kades juga menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai mempersulit proses pencairan. Mereka menyebut aturan baru itu mengubah mekanisme teknis penyaluran dana sehingga memperlambat distribusi di lapangan.
Meski telah menyampaikan keberatan, mereka mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai jadwal pencairan tahap II. Pertemuan dengan Kemenkeu pun berakhir tanpa kesepakatan.
Tidak adanya kepastian membuat para kepala desa berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. “Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar kalau tidak ada keputusan yang jelas,” tegas Wargiyati.
Hingga berita ini diturunkan, Kemenkeu belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana desa dan anggaran KDMP tahun 2025.[YKP]
