RELUNG.ID – Kasus campak di Kota Palembang mengalami lonjakan sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.
Fraksi PKS menyoroti peningkatan tajam kasus campak dari sekitar 70 kasus sepanjang 2025 menjadi hampir 649 kasus hingga 25 Maret 2026.
Kenaikan ini dinilai bukan sekadar angka, melainkan indikasi adanya celah dalam sistem kesehatan masyarakat, mulai dari cakupan imunisasi hingga deteksi dini di lapangan.
Ketua Fraksi PKS, Mgs Syaiful Padli, menyampaikan bahwa peningkatan kasus campak menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Fraksi PKS juga mempertanyakan kejelasan status reaktivasi sekitar 113 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan sejak Februari 2026.
“Kami mengingatkan agar kebijakan pemerintah ke depan lebih mengedepankan skala prioritas yang berpihak kepada masyarakat serta memperhatikan efisiensi anggaran,” katanya.
Meski demikian, Fraksi PKS tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Palembang yang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Tingkat Madya.
“Kami juga minta pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (DSK)
