RELUNG.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan hasil investigasi sementara terkait kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari temuan awal, BGN menduga terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), termasuk proses memasak yang dilakukan terlalu cepat serta masih adanya dapur MBG yang beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Temuan tersebut masih terus didalami sebagai bagian dari investigasi menyeluruh terhadap sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
“Sejauh ini investigasi sementara mereka masaknya kecepetan. Intinya kita berpacu melawan waktu bagaimana caranya memastikan tidak boleh ada keracunan lagi,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Menurut Sudaryono, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat dapur penyedia makanan bergizi yang telah lama beroperasi, namun belum melengkapi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SLHS kita kasih sampai dengan tanggal 10. Ternyata ada dapur-dapur yang sudah beroperasi lama selama ini itu tidak melengkapi diri dengan SLHS,” ujarnya.
Ia menegaskan, sertifikasi higiene sanitasi menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat program MBG. Dapur yang belum memenuhi standar tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi makanan.
“Kami menduga bahwa salah satu yang barangkali menjadi kecurigaan besar, kan kalau dapurnya tidak terstandar sertifikasi higienis kan bahaya,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, BGN memberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 kepada seluruh dapur MBG yang belum memiliki SLHS untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi, BGN akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pengelola dapur.
“Kalau memang ternyata sampai tanggal 10 kok enggak ngurus, kan berarti ada something. Nah itu tentu akan kita investigasi,” tegas Sudaryono.
Selain mempercepat proses investigasi, BGN juga memperketat penerapan SOP di seluruh dapur penyedia MBG. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya kasus keracunan sekaligus memastikan kualitas, keamanan, dan higienitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Pemerintah menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga kelengkapan dokumen dan sertifikasi setiap dapur yang menjadi mitra program. Dengan langkah tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih aman dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional tersebut.[YKP]
