RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membantah anggapan tidak menghormati Komisi VII DPR RI menyusul ketidakhadiran Gubernur Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja reses di Sumsel, Jumat (6/11/2026).
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Kemas Khoirul Muklis, menegaskan ketidakhadiran Gubernur bukan berarti mengabaikan lembaga legislatif.
Menurutnya, penghormatan antarlembaga tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik seorang pejabat. Terlebih, kunjungan kerja tersebut berlangsung pada Jumat ketika kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan.
Meski demikian, Herman Deru tetap memastikan pemerintah provinsi memberikan pendampingan kepada rombongan DPR RI.
“Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Edward Chandra bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk hadir dalam agenda tersebut,” kata Kemas.
Kemas menjelaskan, Sekda bukan sekadar pejabat yang ditugaskan menggantikan kehadiran Gubernur. Dalam struktur pemerintahan, Sekda merupakan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang memiliki jenjang jabatan setara dengan deputi menteri maupun direktur jenderal di tingkat pemerintah pusat.
Dengan posisi dan kewenangan tersebut, kehadiran Sekda dinilai merupakan representasi resmi pemerintah daerah.
“Apalagi, seluruh kepala OPD juga telah diinstruksikan hadir sehingga koordinasi dan penyampaian informasi terkait program maupun persoalan pembangunan daerah tetap dapat dilakukan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan melayani sekitar sembilan juta penduduk Sumatera Selatan. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus tetap berjalan.
Karena itu, menurut Kemas, penghormatan antarlembaga semestinya tidak hanya diukur dari kehadiran fisik seorang pejabat, tetapi juga dari sikap, penugasan, serta tanggung jawab kelembagaan yang ditunjukkan.
“Perlu dipahami, Gubernur juga memiliki tanggung jawab besar memimpin dan melayani sekitar sembilan juta penduduk Sumatera Selatan.
Karena itu, penghormatan antarlembaga tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik, tetapi juga dari sikap dan tanggung jawab kelembagaan. Berbeda kehadiran bukan berarti berbeda penghormatan,” tegas Kemas.
Ia menilai, penugasan Sekda dan seluruh kepala OPD menunjukkan Pemprov Sumsel tetap memberikan perhatian terhadap agenda kunjungan kerja tersebut. Dengan demikian, ketidakhadiran Gubernur tidak semestinya langsung dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap DPR RI.
Kemas juga menekankan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif perlu dibangun melalui komunikasi serta koordinasi yang baik. Perbedaan agenda maupun kehadiran pejabat tidak seharusnya mengaburkan komitmen untuk tetap menjalankan hubungan kelembagaan secara saling menghormati.
Sementara itu, Pemprov Sumsel melalui Kepala Biro Humas dan Protokol, Tony Kurniawan, juga meluruskan persoalan jadwal kunjungan kerja Komisi VII DPR RI. Pemprov membantah klaim bahwa agenda tersebut telah dikoordinasikan sejak satu bulan sebelumnya.
Berdasarkan catatan administrasi Pemprov Sumsel, surat pemberitahuan resmi kunjungan kerja baru diterima pada 20 Oktober 2026. Dalam pemberitahuan awal, kunjungan dijadwalkan berlangsung pada 9 November 2026.
Namun, pihak sekretariat DPR RI kemudian mengirimkan konfirmasi ulang yang mengubah jadwal menjadi 6 November 2026. Perubahan tersebut dinilai cukup mendadak sehingga berbenturan dengan agenda Gubernur yang telah tersusun sebelumnya.
Tony menjelaskan, pada waktu bersamaan Herman Deru sedang menjalankan agenda kerja ke Kabupaten Banyuasin untuk menemui masyarakat. Agenda tersebut telah dijadwalkan jauh sebelum perubahan tanggal kunjungan Komisi VII diterima pihak protokol.
Meski Gubernur berhalangan hadir, Tony memastikan pertemuan dengan rombongan Komisi VII DPR RI beserta kementerian dan lembaga mitra tetap diterima oleh Pemprov Sumsel melalui Sekda Edward Chandra bersama jajaran perangkat daerah terkait.
“Pemprov Sumsel senantiasa menjunjung tinggi sinergi dan kerja sama yang baik dengan lembaga legislatif tingkat pusat maupun daerah,” jelas Tony.
Ia menambahkan, koordinasi dan komunikasi administratif ke depan akan terus ditingkatkan agar perubahan jadwal maupun agenda pemerintahan tidak menghambat hubungan kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Atas kejadian tersebut, Tony menyampaikan bahwa Gubernur turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya dalam agenda pertemuan tersebut.
Sebelumnya, kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Sumsel membawa sejumlah agenda evaluasi pembangunan daerah.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga datang bersama mitra dari sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta RRI, TVRI, dan ANTARA.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menyoroti sejumlah persoalan, mulai rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Carat, hingga perkembangan desa wisata di Sumsel.
Rapat yang sedianya mempertemukan Komisi VII dengan pemerintah daerah dan mitra kementerian tersebut tidak berlanjut setelah Gubernur tidak hadir. Pertemuan hanya dihadiri Sekda Sumsel Edward Chandra bersama jajaran OPD. (tim)

