RELUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait hari pelaksanaan WFH karena masih menunggu arahan resmi.
“WFH kita akan tunggu juknis dulu dari pemerintah pusat. Masalah harinya ini masih kita kaji, apakah Rabu atau hari lainnya,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (30/3/2026).
Menurut Deru, penentuan hari WFH juga mempertimbangkan efektivitas waktu kerja dan potensi hari libur panjang (long weekend). Sejumlah opsi hari telah dikaji agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kerja ASN.
Ia menjelaskan, salah satu manfaat dari penerapan WFH adalah potensi penghematan biaya bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan perhitungan sementara, kebijakan tersebut bisa menekan konsumsi BBM hingga 18 persen.
“Kalau kita WFH, ada keuntungan efisiensi, salah satunya pengurangan biaya BBM yang bisa mencapai 18 persen,” katanya.
Namun demikian, Deru menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan dampak terhadap perputaran ekonomi lokal. Ia tidak ingin kebijakan penghematan justru berdampak pada sektor lain.
“Jangan sampai menghemat BBM, tapi di tempat lain ekonomi justru mandek,” tegasnya.
Ia mencontohkan, aktivitas sederhana seperti operasional kantin di perkantoran turut berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang hingga pemasok bahan kebutuhan pokok.
“Yang kita lihat bukan hanya aktivitas di kantor, tapi juga rantai ekonomi di belakangnya, seperti pasar dan pelaku usaha kecil,” jelasnya.[YKP]
