RELUNG.ID – Pembangunan kembali Jembatan Napalan di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, resmi dimulai.
Jembatan yang sebelumnya putus akibat banjir bandang tersebut kini digantikan dengan bangunan permanen.
Ground breaking pembangunan Jembatan Napalan dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Selasa (22/9/2026).
Herman Deru mengatakan, ketika sebuah akses utama terputus, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi biaya transportasi dan distribusi.
“Ketika ini terganggu, bukan silaturahmi yang menjadi terputus saja yang dikhawatirkan, tapi kemahalan ongkosnya,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, Jembatan Napalan memiliki posisi penting karena ruas jalan tersebut tidak hanya menghubungkan wilayah di dalam Kabupaten Empat Lawang, tetapi juga menjadi bagian dari konektivitas lintas kabupaten hingga lintas provinsi.
Konektivitas tersebut, kata Herman Deru, dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari hubungan sosial, pemerintahan hingga mobilitas komoditas.
Saat jembatan lama putus akibat banjir bandang, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai solusi sementara, Pemprov Sumsel kemudian menyediakan jembatan Bailey agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan.
“Kini, akses darurat tersebut akan digantikan dengan jembatan permanen,” terangnya.
Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menyebut, pembangunan Jembatan Napalan menelan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan konstruksi rangka baja tipe A.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk pekerjaan terkait pengganti Air Napalan.
“Dukungan pembangunan juga mencakup peningkatan jalan pada ruas Pagaralam hingga Simpang Perigi dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah.” katanya.
Di tengah pembangunan infrastruktur tersebut, Joncik turut mengungkap kondisi keuangan Kabupaten Empat Lawang yang masih menghadapi keterbatasan.
Ia menyebut APBD Kabupaten Empat Lawang mengalami defisit sekitar Rp303 miliar. Bahkan, kemampuan pendapatan daerah disebut belum mampu mencukupi kebutuhan belanja pegawai.
Joncik memaparkan, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp506 miliar, sedangkan kebutuhan gaji mencapai Rp514 miliar.
Selain itu, terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi sekitar Rp66 miliar, DBH dari pemerintah pusat sekitar Rp55 miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp60 miliar. “Untuk rutin saja kita kurang,” ujar Joncik.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Joncik juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena sejumlah janji pembangunan yang pernah disampaikan belum seluruhnya dapat direalisasikan akibat keterbatasan fiskal daerah.
“Saya mohon maaf pada masyarakat, janji-janji kampanye mungkin sebagian belum bisa terwujud,” katanya.
Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Napalan, pemerintah berharap konektivitas masyarakat di wilayah Muara Pinang dan sekitarnya dapat kembali diperkuat.
“Jembatan permanen ini diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas warga dan distribusi hasil komoditas setelah sebelumnya terganggu akibat bencana,” harapnya. (SLM)
