RELUNG.ID – Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada anak usaha PT Pertamina telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan milik negara ini.
Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang digunakan para pelaku korupsi adalah dengan “mengoplos” minyak impor produk kilang, yang seharusnya RON 90 (setara Pertalite), menjadi RON 92 (setara Pertamax).
Skandal tersebut langsung mempengaruhi kepercayaan konsumen, tak terkecuali di Sumatera Selatan. Sejumlah warga yang sebelumnya setia menggunakan BBM ramah lingkungan mulai beralih ke Pertalite.
Salah satunya, Haryanto, seorang warga Palembang, menyatakan kekesalannya di SPBU Plaju pada Kamis (27/2/2025), “Yang paling menyedihkan adalah kerugian negara sebesar Rp193 triliun disebutkan, tapi kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen tidak dijelaskan sama sekali,” ungkapnya. Ia bahkan memilih kembali mengisi Pertalite meskipun harus rela antri panjang.
Di tempat terpisah, Taufik, warga Pagar Alam, mengaku lebih waspada saat membeli Pertamax di SPBU Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah. “Saya cek dulu, kalau warnanya biru baru saya isi. Karena mobil saya rentan rusak kalau mengisi minyak oplosan,” ujarnya, mencerminkan kecemasan yang sama.
Menanggapi masalah ini, Ketua YLKI Sumsel, Taufik Husni, menegaskan bahwa pengoplosan BBM Pertalite RON 88 menjadi Pertamax RON 92 adalah tindak pidana besar yang merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Menurutnya, masyarakat berhak menggugat Pertamina melalui gugatan class action sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Masyarakat harus bisa membuktikan kerugian akibat penggunaan BBM oplosan ini,” ujar Taufik.
Ia juga menyarankan Pertamina untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik pengoplosan BBM agar konsumen merasa tenang. YLKI siap mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan class action terhadap Pertamina.
Untuk itu, Taufik menambahkan bahwa konsumen harus menyertakan bukti kerugian, seperti kerusakan kendaraan akibat penggunaan Pertamax oplosan.
Di lapangan, isu pengoplosan ini mulai berdampak pada penurunan penjualan Pertamax di sejumlah SPBU. Pengelola SPBU Jakabaring, Johan, mengonfirmasi penurunan hingga 500 liter per shift, meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan. Namun, masyarakat mulai beralih kembali ke Pertalite, yang menyebabkan antrean kendaraan di SPBU semakin panjang.
Kekosongan antrian di jalur pertamax juga terjadi di beberapa SPBU seperti di kawasan KM.7 dan KM.9 Palembang. Hal ini disebut tak terlepas dari isu yang menjadi bacaan dalam skala nasional tersebut.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) membantah adanya pengoplosan BBM Pertamax.
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, kualitas Pertamax dijamin sesuai dengan spesifikasi RON 92 yang ditetapkan pemerintah. “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” katanya dalam keterangan resmi.
Ia juga menambahkan bahwa pertamina telah melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas produk dan distribusi yang diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hal ini meminimalisir dampak dari isu negatif yang kini berkrmbang di masyarakat.
Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.
“Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax. Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” jelasnya. (TIM)
