RELUNG.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Sumatera Selatan (BEM NUSS) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (21/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada masyarakat.
Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, mulai dari percepatan penanganan karhutla, penagihan komitmen penyelesaian dalam lima hari, hingga transparansi penggunaan anggaran bantuan presiden (banpres).
Berdasarkan pantauan, massa aksi ini datang dengan mobil komando untuk menagih janji kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Massa sempat ditahan di pagar Pemprov Sumsel. Namun, massa memaksa masuk hingga akhirnya dipersilahkan masuk ke lapangan Pemprov Sumsel.
“Maju kawan-kawan jangan takut… ini disini kita hadir di rumah kita… Herman Deru adalah pembantunya masyarakat,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Koordinator BEM NUSS, Ilham menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada pemerintah provinsi agar penanganan karhutla dilakukan secara serius, terukur, dan transparan.
Menurutnya, persoalan kabut asap tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah memperketat pengawasan terhadap lahan konsesi yang terbakar. BEM NUSS mendesak agar lahan konsesi bekas kebakaran tidak dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka juga meminta pemerintah memastikan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla yang disebut sebagai unlimited budget atau anggaran tanpa batas. Mereka turut menyoroti bantuan Presiden senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan penanganan karhutla.
“Kami meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber, penggunaan, peruntukan, serta realisasi anggaran dan bantuan tersebut. Menurut mahasiswa, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang tersedia digunakan untuk menangani kebakaran dan mengatasi dampak kabut asap di Sumatera Selatan,” katanya.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa menagih pernyataan Gubernur Sumsel Herman Deru yang disebut pernah menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menangani persoalan karhutla.
Melalui tuntutan tersebut, BEM NUSS meminta gubernur menunjukkan pertanggungjawaban atas komitmen yang pernah disampaikan, terutama di tengah persoalan karhutla dan kabut asap yang masih menjadi perhatian masyarakat.
BEM NUSS berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah konkret, transparan, dan berkelanjutan dalam menangani karhutla. Mahasiswa menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pernyataan atau janji, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan nyata demi melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat Sumatera Selatan.
Massa lalu ditemui Sekda Sumsel Edward Chandra namun mahasiswa menolak kehadiran sekda Sumsel dan meminta Gubernur Sumsel Herman Deru menemui mereka. Kalau tidak bisa massa menuntut agar dilakukan video call dengan Gubernur Sumsel. (DSK)
