RELUNG.ID- Kondisi ekonomi dan maraknya isu korupsi terus menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Laporan terbaru National Kawula17 Survey (NKS) kuartal II 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) mengungkap bahwa dua isu ini menjadi perhatian utama masyarakat sekaligus penyebab utama turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Hasil survei menunjukkan, sebanyak 52% responden menilai persoalan ekonomi sebagai isu paling krusial yang harus segera ditangani pemerintah, meski angkanya menurun dibanding kuartal I 2025 (60%). Konsentrasi kekhawatiran paling tinggi berasal dari Pulau Jawa, dengan 62% responden menyebut ekonomi sebagai isu utama.
Isu turunan dari kondisi ekonomi yang disorot publik antara lain meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%). Dua isu ini konsisten mendominasi sejak kuartal pertama tahun ini, menunjukkan belum ada perbaikan signifikan yang dirasakan masyarakat.
Selain ekonomi, isu korupsi juga mengalami peningkatan drastis dalam sorotan publik. Sebanyak 48% responden menilai maraknya praktik korupsi sebagai isu mendesak yang harus diberantas. Peningkatan perhatian ini disinyalir sebagai respons atas banyaknya kasus korupsi yang muncul dalam pemberitaan selama beberapa bulan terakhir.
Transparency International Indonesia menilai tren ini patut menjadi perhatian serius. “Jika pengungkapan kasus justru disorot negatif oleh publik, berarti ada yang keliru dalam strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah,” kata perwakilan Transparency International.
Ketidakstabilan ekonomi dan belum optimalnya pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. NKS mencatat bahwa kekhawatiran atas harga bahan pokok tertinggi dirasakan oleh masyarakat berusia 25-34 tahun (59%) dan mereka yang tinggal di Jawa (65%).
Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang konkret, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpotensi meningkat dalam jangka panjang.
Transparency International juga mengkritisi minimnya kemauan politik pemerintah dalam mengesahkan sejumlah regulasi penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa. Di sisi lain, publik juga masih menyaksikan praktik-praktik tak sehat dalam birokrasi, seperti pengisian jabatan yang tak berbasis meritokrasi dan kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi (whistleblower).
Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menekankan pentingnya konsistensi dalam mengawal kebijakan publik. Ia juga memperkenalkan Kawal Prolegnas, platform yang memungkinkan masyarakat melacak perkembangan RUU penting dalam daftar Prolegnas, termasuk yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Pengawasan publik atas kebijakan pemerintah sangat penting agar kita tahu sikap dan posisi pemerintah dalam berbagai isu, terutama korupsi,” ujar Maria.
Transparency International menutup dengan peringatan tegas “Jika pemerintah tidak menunjukkan keseriusan yang nyata, bukan tidak mungkin publik akan menilai bahwa pemerintah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi”
Survei Nasional Kawula17 (NKS) dilakukan setiap kuartal untuk mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Survei kuartal II 2025 dilakukan pada 12–15 Mei 2025 menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Sebanyak 417 responden berusia 17–44 tahun dari seluruh Indonesia terlibat dalam survei ini, dengan margin of error 5%.[YKP]
