RELUNG.ID – Ketegangan antara AS-Israel dengan Iran membuat Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi menetapkan aturan baru terkait peningkatan penggunaan biofuel dalam campuran bensin dan solar nasional.
Kebijakan ini disambut positif oleh petani, meski demikian memunculkan kekhawatiran dari industri kilang minyak dan konsumen.
Aturan tersebut difinalisasi oleh Environmental Protection Agency (EPA) melalui skema Kewajiban Volume Terbarukan atau Renewable Volume Obligations (RVO).
Dalam kebijakan terbaru ini, pencampuran diesel berbasis biomassa yang umumnya berasal dari minyak kedelai, lemak hewan, dan produk pertanian ditingkatkan lebih dari 60 persen.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan target baru penggunaan bahan bakar terbarukan untuk tahun 2026 dan 2027.
Total kewajiban pencampuran ditargetkan mencapai 26,81 miliar Renewable Identification Numbers (RIN) pada 2026 dan meningkat menjadi 27,02 miliar pada 2027.
Bagi sektor pertanian, kebijakan ini menjadi angin segar. Peningkatan kebutuhan biofuel diperkirakan akan mendorong permintaan jagung dan kedelai, yang selama beberapa tahun terakhir mengalami tekanan harga.
Menteri Pertanian Brooke Rollins menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan bersih petani hingga 3 hingga 4 miliar dolar AS.
Seiring ekspektasi pasar terhadap kebijakan tersebut, harga kedelai dilaporkan telah naik sekitar 11 persen sepanjang tahun ini.
Namun, tidak semua pihak menyambut positif kebijakan ini. Kelompok industri kilang minyak menilai peningkatan kuota biofuel akan menambah beban biaya operasional mereka, terutama di tengah kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan di kawasan Iran dan gangguan distribusi di Selat Hormuz.
Presiden American Fuel & Petrochemical Manufacturers, Chet Thompson, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi bagi konsumen.
Ia menilai biaya tambahan yang ditanggung kilang kemungkinan besar akan diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk harga bahan bakar yang lebih tinggi di SPBU.
Di sisi lain, pemerintah juga kembali mendorong Kongres untuk mengizinkan penjualan bensin E15 sepanjang tahun. Bahan bakar ini mengandung 15 persen etanol, lebih tinggi dari standar sebelumnya sebesar 10 persen.
Pendukung kebijakan ini menilai E15 dapat membantu menekan harga bahan bakar sekaligus membuka pasar baru bagi petani jagung.
Namun, para kritikus mengingatkan bahwa tidak semua kendaraan kompatibel dengan E15, dan industri penyulingan tetap menyatakan keberatan atas perluasan penggunaannya.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi kemenangan bagi petani dan produsen biofuel. Meski demikian, dampaknya terhadap industri kilang dan harga bahan bakar bagi konsumen masih menjadi tanda tanya ke depan. (LWM)
