RELUNG.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyentil perusahaan tambang milik Grup Bakrie yang masih mengajukan izin impor solar, meski pemerintah mengklaim kebutuhan solar nasional telah terpenuhi melalui program biodiesel B50.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan tambang batu bara tersebut disebut kembali mengajukan permohonan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
Bahlil mengungkapkan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Ia mengaku mempertimbangkan untuk mencoret pengajuan impor solar tersebut karena kebijakan pemerintah telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh,” ujar Bahlil seperti dikutip dari DetikFinance.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga merupakan petinggi Grup Bakrie.
Bahlil bahkan melontarkan sindiran kepada perusahaan tersebut karena dinilai masih mengajukan impor solar di tengah penerapan kebijakan B50.
“Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga,” katanya.
Bahlil menjelaskan, program B50 menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Kebijakan ini mengombinasikan solar dengan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Menurut dia, kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Dengan penerapan B50, separuh kebutuhan tersebut dipenuhi melalui campuran bahan bakar berbasis sawit.
Meski demikian, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM secara keseluruhan belum berakhir. Bahlil menyebut produksi minyak mentah domestik masih sekitar 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor bensin, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bahan bakar dengan campuran etanol hingga 50 persen atau E50.
Bahlil menyebut konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 18 juta hingga 19 juta kiloliter.
Pemerintah berharap pemanfaatan etanol berbahan baku tebu, singkong, dan jagung dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50,” ujar Bahlil. (KPB)
