RELUNG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dinilai belum memenuhi standar sejumlah indikator pencegahan korupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu tercermin dari hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025, yang menempatkan Lahat di posisi terbawah dibandingkan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Sumatera Selatan.
Dalam penilaian tersebut, mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lahat memperoleh nilai merah pada sejumlah aspek yang menjadi indikator pencegahan korupsi.
Aspek penilaian MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Hasil tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi serta tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemkab Lahat. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Lahat, jajaran pemerintah daerah, dan anggota DPRD Lahat.
Dalam forum tersebut, perwakilan KPK mengungkapkan bahwa posisi Kabupaten Lahat berada di urutan terakhir dalam penilaian MCP 2025 di Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, Izromaita, membenarkan rendahnya capaian tersebut. Ia mengakui Kabupaten Lahat berada di posisi terbawah berdasarkan hasil penilaian MCP KPK tahun 2025.
Meski demikian, Izromaita menegaskan rendahnya nilai tersebut bukan berarti OPD di lingkungan Pemkab Lahat melakukan penyimpangan ataupun tidak menjalankan tugasnya. Menurutnya, persoalan lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan pelaporan yang belum optimal.
“Yang disampaikan itu tahun 2025, Lahat urutan terakhir. Tahun 2026 hasilnya belum keluar. Kita tunggu dulu nanti hasilnya,” ujar Izromaita saat dibincangi di halaman Pemkab Lahat, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, penilaian MCP tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing OPD, tetapi juga mencakup pemenuhan dokumen administrasi sebagai bukti pelaksanaan program dan kegiatan.
“Bukan OPD tidak bekerja, bedakan soal pekerjaan dan pelaporan. Jadi ini soal administrasi,” katanya.
Terkait kedatangan KPK ke Kabupaten Lahat, Izromaita membantah kegiatan tersebut secara khusus berkaitan dengan hasil penilaian MCP tahun 2026. Ia menyebut kunjungan KPK merupakan bagian dari koordinasi, pencegahan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemerintah daerah.
“Itu sudah tugas KPK datang ke daerah. Lakukan koordinasi dan pencegahan. Termasuk berikan pembinaan serta evaluasi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Pemkab Lahat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan arahan KPK untuk memperbaiki capaian penilaian tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan dari KPK harus dijadikan pedoman dalam membenahi tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek yang menjadi indikator pencegahan korupsi.
“Kita harapkan apa yang disarankan, biasanya itu berupa bimbingan dari KPK, agar diikuti saran-sarannya. Sehingga ke depan dari merah bisa menjadi kuning dan pada saatnya menjadi hijau,” kata Deru saat diwawancarai di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (3/11/2026).
Deru menjelaskan, penilaian MCP memiliki sejumlah parameter khusus yang melibatkan KPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk inspektorat. Karena itu, indikator penilaiannya tidak bisa disamakan dengan evaluasi terhadap sektor pembangunan lainnya.
“Penilaian MCP memiliki indikator tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan penilaian terhadap sektor pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu memberikan perhatian terhadap setiap indikator penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, pengawasan internal, dan pembenahan administrasi pemerintahan.
Meski demikian, Deru menilai pembangunan di Kabupaten Lahat secara umum tetap berjalan. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi.
Ia berharap hasil evaluasi KPK menjadi momentum bagi Pemkab Lahat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh sehingga capaian MCP pada penilaian berikutnya dapat meningkat. (vid)

