RELUNG.ID – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kembali mengangkat wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (23/7/2025), Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” katanya.
Usulan tersebut kembali memicu perdebatan publik dan menjadi sorotan pengamat politik, termasuk Hendri Satrio, pendiri lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia).
Menurut Hendri, pernyataan Cak Imin tidak semata-mata mencerminkan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara fundamental.
Dia menilai, pernyataan itu lebih merupakan strategi komunikasi politik untuk menunjukkan kedekatan dan keselarasan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang diketahui pernah mengusulkan gagasan serupa.
“Omongan Cak Imin kemarin jangan diartikan secara letterlijk bahwa dia benar-benar ingin kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD. Itu lebih untuk menyenangkan Prabowo,” kata Hendri dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).
Cak Imin sendiri saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam kabinet Presiden Prabowo.
Hendri meyakini bahwa Cak Imin memahami sepenuhnya bahwa Prabowo sebagai presiden tetap sangat bergantung pada dukungan rakyat.
“Dia tahu bahwa rakyat masih menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi, ini hanya manuver politik agar tetap terlihat sejalan dengan presiden, tapi tidak bertentangan dengan aspirasi publik,” lanjut Hendri.
Menurutnya, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD sempat muncul dalam beberapa tahun terakhir, dengan dalih efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan percepatan pembangunan daerah.
Namun, usulan ini kerap ditentang karena dianggap mengurangi partisipasi demokratis masyarakat, serta berpotensi membuka ruang politik transaksional di tingkat legislatif daerah.
Hendri menambahkan bahwa Cak Imin tampak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, ia menilai bahwa usulan ini tidak lain adalah bentuk sinyal politik untuk menjaga posisi dan hubungan baik di lingkar kekuasaan.
“Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo. Tapi dia juga tahu bahwa Prabowo tergantung rakyat, dan rakyat kelihatannya tetap ingin pilkada langsung,” pungkasnya. (vid)
