RELUNG.ID – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.
Bamsoet meyakini, Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar hukum dan legitimasi politik yang kuat untuk mengambil langkah tersebut.
Menurutnya, keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019–2024 telah menutup semua perdebatan hukum dan politik tentang warisan tiga tokoh bangsa: Soekarno, Abdurrahman Wahid, dan Soeharto.
“Keputusan itu merupakan hasil konsensus nasional. Semua fraksi dan kelompok DPD sepakat mengakhiri perdebatan panjang sejarah tiga presiden tersebut,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menjelaskan, dalam sidang tersebut, MPR resmi mencabut nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.
Dengan demikian, menurut Bamsoet, tidak ada lagi hambatan hukum atau administratif untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Soeharto.
“Kini saatnya bangsa ini menunaikan kewajiban moral dan sejarahnya. Jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa sudah terbukti dan diakui,” tegas politikus Partai Golkar itu.
Bamsoet menilai, selama tiga dekade kepemimpinannya, Soeharto telah membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6–7 persen per tahun dari 1967 hingga 1997, dan angka kemiskinan menurun tajam dari sekitar 60 persen menjadi 11 persen.
Di bidang pertanian, Soeharto berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984, sebuah prestasi yang mendapat pengakuan dari FAO.
Sementara di bidang infrastruktur, proyek monumental seperti Jalan Tol Jagorawi, waduk, dan pelabuhan menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional hingga kini.
“Warisan pembangunan Pak Harto masih dinikmati rakyat sampai hari ini. Beliau membangun dengan visi jauh ke depan dan kerja nyata,” ujar Bamsoet.
Ia juga menilai stabilitas sosial-politik di masa pemerintahan Soeharto menjadi modal penting bagi Indonesia untuk fokus membangun ekonomi dan pendidikan.
“Beliau bukan hanya bapak pembangunan, tapi juga pemersatu bangsa. Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto adalah bentuk penghormatan dan rekonsiliasi sejarah,” tutup Bamsoet. (vid)
