RELUNG.ID- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, ia menegaskan beasiswa tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ini adalah program yang bersumber dari APBN, dari pemerintah. Tujuannya adalah investasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia,” kata Bima, dikutip Kompas.com, Selasa (24/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram pribadinya menyusul polemik konten viral dari penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menyebut “cukup saya WNI” terkait status kewarganegaraan anak-anaknya.
Bima mengungkapkan, minat masyarakat terhadap beasiswa LPDP sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sekitar 79.000 pendaftar, namun hanya 4.000 orang yang diterima. Artinya, tingkat kelulusan hanya sekitar 5 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi LPDP sangat ketat dan kompetitif. Karena itu, ia mengingatkan para penerima beasiswa untuk bersyukur sekaligus menjaga amanah.
“Artinya, bersyukurlah bagi yang mendapatkan ini. Amanahlah dengan tanggung jawab, dan uang rakyat harus kembali ke rakyat dan memberikan manfaat,” ujarnya.
Ia menegaskan, beasiswa bukan sekadar privilege atau hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata bagi Indonesia.
Bima juga mencontohkan sejumlah alumni LPDP yang dinilai berhasil memberikan kontribusi bagi Tanah Air.
Di antaranya Aishah Prastowo, lulusan S3 Oxford yang kini menjadi guru di Sleman, Yogyakarta, serta berhasil melahirkan juara robotika internasional. Kemudian Dyah Roro yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan dan berkontribusi di bidang energi dan lingkungan hidup.
Ada pula Risa Santoso, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia, yang menjadi rektor termuda pada usia 27 tahun.
Menurut Bima, para alumni tersebut menjadi contoh bahwa ilmu yang diperoleh dari beasiswa negara harus kembali memberi manfaat bagi masyarakat.
Bima turut membagikan pengalamannya sebagai penerima beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada 2002. Ia menyebut, saat itu tidak ada kewajiban tegas untuk kembali ke Indonesia. Namun, sebagian besar penerima beasiswa tetap memilih pulang dan mengabdi.
“Rasanya hampir semua dari kita saat itu kembali ke Indonesia dengan cita-cita yang sangat besar waktu itu, ingin ikut menjadi bagian dari kekuatan anak-anak muda yang mengubah Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa beasiswa adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa, bukan sekadar fasilitas pendidikan.
“Bagi saya, beasiswa adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu. Beasiswa adalah amanah, bukan privilege. Ilmu adalah tanggung jawab moral,” tegasnya.
Sebelumnya, konten Dwi Sasetyaningtyas yang menyebut kedua anaknya kini berstatus warga negara asing Inggris/British Citizen menuai diskursus luas di masyarakat. Konten tersebut menjadi sorotan karena Dwi merupakan penerima beasiswa LPDP yang dananya berasal dari APBN.
Viralnya konten tersebut juga memunculkan dugaan bahwa suaminya, AP, yang juga penerima beasiswa LPDP, belum menjalankan kewajiban pengabdian.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memasukkan Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya ke dalam daftar hitam pemerintah.
“Kalau begitu nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBNKITA Edisi Februari 2026, yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).
Polemik ini pun menjadi pengingat bahwa beasiswa negara bukan hanya hak, melainkan amanah yang melekat dengan tanggung jawab moral dan komitmen pengabdian kepada Indonesia.[YKP]
