RELUNG.ID– Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tidak hanya menjadi persoalan di kawasan konsesi perusahaan.
Kebakaran yang berulang di lahan gambut sekitar konsesi justru mendorong Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pengelolaan kawasan rawan api dilakukan secara lebih terpadu.
Ketua Umum APHI Soewarso menilai penanganan karhutla membutuhkan perubahan pendekatan, terutama di kawasan areal penggunaan lain (APL) yang berbatasan dengan wilayah konsesi perusahaan.
Hal itu disampaikannya saat meninjau Firebase Sungai Baung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sabtu (8/8/2026).
Fasilitas tersebut menjadi pusat koordinasi pengendalian karhutla milik anggota APHI, yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP), dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (SBA WI).
Menurut Soewarso, kebakaran yang berulang di lahan gambut milik PT Bintang Harapan Palma (BHP) dan berbatasan dengan wilayah PT BMH menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.
“Kami sangat mengapresiasi anggota APHI yang peduli dan berpartisipasi aktif dalam pemadaman di luar konsesi,” ujar Soewarso.
Ia mengatakan pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah, perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat perlu memiliki mekanisme koordinasi yang jelas, terutama ketika titik api muncul di luar wilayah konsesi tetapi berpotensi merambat ke kawasan sekitarnya.
“Pencegahan dan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi lintas pihak diperlukan agar kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum meluas,” katanya.
Sejak Mei 2026, anggota APHI yang merupakan mitra APP Group di OKI telah ikut membantu penanganan kebakaran di sejumlah wilayah di luar konsesi. Memasuki awal Agustus, pengerahan personel kembali dilakukan untuk menangani kebakaran di areal PT BHP.
Ratusan personel dari PT BMH, PT BAP, dan PT SBA WI dikerahkan bersama Manggala Agni, TNI, Polri, serta BPBD. Operasi diperkuat lima helikopter APP Group dan dua helikopter BPBD.
Helikopter tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman, termasuk melalui operasi water bombing, guna menekan penyebaran api di kawasan yang sulit dijangkau tim darat.
Selain dukungan udara, penanganan di lapangan juga menggunakan 20 ekskavator, 10 kendaraan operasional, serta berbagai peralatan pemadaman. Infrastruktur sekat kanal turut dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan gambut.
Soewarso menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya tata kelola yang lebih terpadu untuk kawasan gambut di luar konsesi.
Menurutnya, penguatan tersebut mencakup kejelasan kewenangan, sistem deteksi dini, pengelolaan tata air gambut, kesiapan personel, hingga pola kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua APHI Komisariat Daerah Sumsel Iwan Setiawan mengatakan keberadaan Firebase Sungai Baung menjadi bagian penting dalam mempercepat respons terhadap potensi kebakaran.
Firebase tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengintegrasikan berbagai informasi mengenai kondisi lapangan sehingga petugas dapat menentukan langkah penanganan secara lebih cepat.
“Kunci utama pengendalian karhutla adalah pencegahan sejak dini. Sistem pemantauan harus mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat agar tim dapat segera bergerak,” ujar Iwan.
Fire Operation Management Head PT BAP Panji Bintoro mengatakan sistem pengendalian karhutla dioperasikan selama 24 jam.
Pemantauan dilakukan dengan memadukan citra satelit, automatic weather station (AWS), fire danger rating system (FDRS), serta tim reaksi cepat.
Yang menarik, perusahaan juga menggunakan drone patroli yang dilengkapi kamera termal dan teknologi kecerdasan buatan. Drone tersebut mampu mendeteksi indikasi kebakaran dengan jangkauan hingga tujuh kilometer.
“Informasi dari berbagai sistem pemantauan menjadi dasar bagi tim untuk menentukan tingkat kerawanan dan tindakan yang perlu segera dilakukan di lapangan,” kata Panji.
Pemantauan teknologi tersebut kemudian dipadukan dengan patroli lapangan bersama TNI, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini di desa-desa sekitar kawasan operasional.
Di tengah ancaman puncak musim kemarau 2026, APHI menilai kombinasi antara teknologi, kesiapan pasukan, sarana pemadaman dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Selain meninjau kesiapan pengendalian karhutla, rombongan APHI juga melihat Nursery Central Baung yang memiliki kapasitas produksi hingga 48–60 juta bibit Eucalyptus dan Acacia per tahun di lahan seluas 42 hektare.
Pusat pembibitan tersebut menerapkan pengendalian mutu dalam proses produksi bibit dan menggunakan paper pot untuk mengurangi penggunaan plastik sekaligus mendukung pertumbuhan akar serta keberhasilan tanaman setelah ditanam. (THQ)
