RELUNG.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendapat julukan “Ratu Sensor” setelah muncul tudingan banyaknya konten kritik terhadap pemerintah yang mengalami moderasi di media sosial.
Kritik tersebut semakin menguat di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu krisis kesehatan masyarakat.
Sindiran itu disuarakan produser kreatif sekaligus pembuat konten, Tommy Wahyu Utomo, melalui unggahan di akun Instagram @tw.utomo, Senin (19/10/2026).
Tommy bahkan membuat ilustrasi Meutya sebagai “Ratu Sensor” dengan latar efek kebakaran hutan dan lahan. Ilustrasi tersebut menjadi simbol kritik terhadap kebijakan moderasi konten yang dinilai membatasi suara masyarakat.
Ia juga menyinggung rekam jejak Meutya sebagai mantan jurnalis Metro TV yang pernah mengalami penculikan oleh kelompok teroris. Menurut Tommy, latar belakang tersebut semestinya membuat Meutya memahami pentingnya kebebasan menyampaikan informasi dan kritik.
“Padahal dulunya jurnalis sampe pernah diculik teroris, pas jadi mentri malah jadi cleaning service, alias tukang sensornya istana,” tulis Tommy.
Tommy menilai, di tengah situasi karhutla yang berdampak pada kesehatan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada mitigasi dan penanganan bencana ketimbang membatasi kritik warga.
Ia menyoroti ancaman kabut asap terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Nuranimu dimana? Ini bencana, bukannya fokus ke mitigasi dan penanganan, malah sibuk perang lawan dan perangi kritik warganya sendiri. Ribuan balita kena ISPA, tiap hari warga dipaksa menghirup racun,” ungkapnya.
Tommy juga mengungkap data yang dikaitkan dengan pemantauan organisasi masyarakat sipil terhadap moderasi konten digital.
Menurut catatan yang ia sampaikan, SAFEnet dan Remotivi mendokumentasikan 73 upaya moderasi terhadap konten kritik warga sepanjang April hingga Agustus 2026. Sebanyak 66 kasus atau 90,4 persen disebut didasarkan pada permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Data tersebut menjadi salah satu dasar kritik terhadap peran pemerintah dalam moderasi konten digital. Namun, angka dan konteks setiap kasus tetap perlu diperiksa untuk memastikan alasan moderasi serta keterlibatan kementerian di dalamnya.
Tommy turut menyoroti dugaan pembatasan konten yang membahas karhutla. Ia menyebut, unggahan warga Malaysia yang mengkritik penanganan kebakaran hutan di Kalimantan juga ikut dibatasi aksesnya dari Indonesia.
Ia juga menyinggung dugaan pembatasan jangkauan terhadap sejumlah akun media sosial, termasuk influencer Tasya Farasya, serta persoalan akses terhadap akun Instagram milik Ustaz Adi Hidayat. Klaim-klaim tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan kaitannya dengan kebijakan moderasi konten.
Bagi Tommy, pembatasan terhadap konten kritik di tengah bencana berpotensi mempersempit ruang masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mengawasi respons pemerintah.
Ia pun mempertanyakan prioritas Komdigi dalam menangani persoalan ruang digital, terutama pemberantasan judi online dan konten pornografi.
“@meutya_hafid Anda berantas judol dan bokep aja gak bisa, malah sibuk brantas suara rakyat!!!” pungkasnya. (vid)
