RELUNG.ID– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kritik tersebut tidak konstruktif dan tidak didasarkan pada informasi yang akurat.
Habiburokhman menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar dan harus diterima sebagai bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia menilai kritik Dino kali ini cenderung berlebihan dan tidak memberikan solusi yang relevan.
“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis informasi yang akurat,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Ia bahkan menilai terdapat kecenderungan bahwa kritik yang dilontarkan Dino lebih menyerupai serangan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo daripada masukan yang bersifat membangun.
Menurut Habiburokhman, usulan Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak menerima kunjungan pemimpin dunia di Indonesia dibanding melakukan lawatan ke luar negeri juga kurang tepat. Dalam kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kepala negara dinilai perlu aktif membangun komunikasi dan hubungan langsung dengan para pemimpin negara lain.
“Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” ujarnya.
Habiburokhman menambahkan, diplomasi tingkat tinggi tidak selalu bisa digantikan oleh komunikasi virtual seperti telepon atau konferensi video. Hubungan personal antar pemimpin negara dinilai memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
Ia juga menyinggung etika mantan pejabat negara dalam memberikan kritik kepada penerusnya. Menurutnya, di sejumlah negara maju, mantan pejabat umumnya lebih berhati-hati dalam mengomentari kebijakan penerus mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas.
“Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik penerusnya. Hal itu didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja,” katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan pandangannya melalui sebuah video yang diunggah di media sosial. Dalam pernyataannya, Dino menilai Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan luar negeri sejak menjabat.
Menurut Dino, frekuensi perjalanan tersebut berpotensi menimbulkan beban biaya yang besar bagi negara. Ia memperkirakan satu kali kunjungan luar negeri dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mencakup biaya transportasi, akomodasi, logistik, pengamanan, hingga operasional rombongan delegasi.
Karena itu, Dino mengusulkan agar Presiden Prabowo lebih memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call, konferensi daring, atau sambungan telepon untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia tanpa harus selalu melakukan perjalanan ke luar negeri.
Meski demikian, pemerintah melalui sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebelumnya telah menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden dilakukan untuk memperkuat diplomasi Indonesia dan menghasilkan berbagai capaian strategis bagi kepentingan nasional.[YKP]
