Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Regional»Kemendagri Siapkan Edaran, Universitas IGM dan Kampus di Indonesia segera Bebas Pajak, Ini Syaratnya
Regional

Kemendagri Siapkan Edaran, Universitas IGM dan Kampus di Indonesia segera Bebas Pajak, Ini Syaratnya

alwiBy alwi18/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Audiensi antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dengan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (Handout)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID – Polemik pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap aset lembaga pendidikan nirlaba mulai menemukan titik terang.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons positif usulan pembebasan PBB-P2 atas lahan dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan nirlaba.

Baca juga :   Dua Titik Kemacetan di Palembang Bakal Direkayasa

Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Kemendagri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan aset pendidikan yang menjadi objek maupun bukan objek PBB-P2.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dengan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah asosiasi pemerintah daerah, yakni Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Baca juga :   Sumsel Terima 13 Ribu Dosis Vaksin PMK Tahap II, Upaya Pencegahan Diperkuat

Sekretaris Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba, Lenny Rahmadi, mengatakan audiensi tersebut bertujuan meminta pandangan dan masukan pemerintah pusat serta asosiasi pemerintah daerah terkait persoalan pemungutan PBB-P2 terhadap lembaga pendidikan nirlaba.

Menurutnya, persoalan ini muncul akibat adanya perbedaan penafsiran regulasi di tingkat pemerintah daerah. Salah satunya terjadi di Kota Palembang, ketika aset lembaga pendidikan nirlaba Yayasan IGM masih dikenakan PBB-P2.

“Padahal, APTISI menilai terdapat landasan hukum yang mengecualikan lahan dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan dari objek PBB-P2,” ungkapnya.

Baca juga :   Kedapatan Lakukan Pelecehan, Pemuda di Palembang Ditangkap Warga

Ketentuan tersebut merujuk Pasal 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Lenny menjelaskan, APTISI sebenarnya telah lama memperjuangkan persoalan pembebasan PBB-P2 bagi lembaga pendidikan nirlaba. Bahkan, jauh sebelumnya telah ada kebijakan pembayaran sebesar 50 persen. Hingga kemudian digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI terkait penyelesaian regulasi pembebasan beban PBB bagi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.

Namun, seiring perubahan regulasi dan perkembangan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan, APTISI menilai perlu ada penegasan kembali agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antardaerah.

Baca juga :   Enam Bulan Buron, Pelaku Pembacokan di Plaju Palembang Diringkus

“Dari seluruh instansi yang hadir, pada prinsipnya sepakat bahwa persoalan ini perlu mendapat pencerahan. Kita membutuhkan jalan tengah dan acuan yang jelas dari pemerintah pusat agar tidak terjadi perbedaan tafsir di daerah. Karena selama ini ada perbedaan tafsir dalam pemungutan PBBP2 tersebut,” ujar Lenny.

Dalam audiensi tersebut, Kemendagri menerima berbagai masukan dari APTISI, APEKSI, APKASI, serta pihak terkait lainnya. Hasil pembahasan mendapat respons positif terhadap usulan pembebasan PBB-P2 bagi aset pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai lembaga nirlaba.

Lenny mengatakan, pemerintah pusat selanjutnya akan menyiapkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membedakan aset pendidikan yang dikecualikan dari objek pajak dan aset yang tetap dapat dikenakan PBB-P2.

Baca juga :   Jelang Nataru, Mendag Zulkifli Tegaskan Harga Bapok Stabil dan Aman

“Dirjen akan mengeluarkan surat edaran yang nantinya menjadi acuan dan pedoman. Jadi, ada kejelasan mana yang boleh dipungut pajak dan mana yang tidak boleh dipungut pajak,” jelasnya.

Dalam pembahasan tersebut, APTISI juga mengusulkan mekanisme klasifikasi aset melalui pembagian zona hijau dan zona merah.

Zona hijau diperuntukkan bagi lahan dan bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pendidikan nirlaba sehingga diusulkan masuk kategori bukan objek PBB-P2.

Sementara zona merah merupakan aset atau pemanfaatan lahan yang tidak memenuhi kriteria pengecualian tersebut sehingga tetap dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Baca juga :   376 Personel Gabungan Diterjunkan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru di OKU, Objek Viral Jadi Prioritas

“Contohnya seperti ada bangunan yang dipakai untuk kepentingan bisnis, bangunan yang disewakan untuk kantor, atau ATM. Nah itu yang boleh dipungut pajak bukan seluruhnya yang harus dipungut, inilah yang harus dipisahkan” katanya.

Menurut Lenny, usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga pendapatan asli daerah (PAD), tanpa membebani lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan tidak berorientasi pada keuntungan.

APTISI berharap penerbitan Surat Edaran Kemendagri dapat segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman yang seragam dalam menerapkan ketentuan PBB-P2.

Baca juga :   Disdik Muratara Bantah Dugaan Penyelewengan Dana Bos

“Kita berharap kedepan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran yang berujung pada polemik pemungutan pajak terhadap aset pendidikan nirlaba, termasuk yang saat ini menjadi persoalan di Kota Palembang,” pungkasnya. (YSF)

Kampus di Indonesia Kemendagri Pemkot Palembang Polemik PBB Universitas IGM
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleViral Momen Polwan Polda Jambi Atur Lalu Lintas Ditemani Anak, Bikin Warganet Tersentuh
Next Article Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.351 Triliun, Naik pada Kuartal III 2026
alwi

Related Posts

Regional

Sengketa Lahan dengan Bumi Gema Gempita, Ratusan Warga Datang dengan Truk dan Sepeda

18/11/20269 Views
Regional

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Penipuan Masuk Cakupan

18/11/20266 Views
Regional

Karhutla Berlalu, 108 Bencana Mengintai Sumsel Sepanjang 2026

18/11/20264 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,704 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,445 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,370 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?