RELUNG.ID – Polemik pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap aset lembaga pendidikan nirlaba mulai menemukan titik terang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons positif usulan pembebasan PBB-P2 atas lahan dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan nirlaba.
Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Kemendagri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan aset pendidikan yang menjadi objek maupun bukan objek PBB-P2.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dengan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah asosiasi pemerintah daerah, yakni Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Sekretaris Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba, Lenny Rahmadi, mengatakan audiensi tersebut bertujuan meminta pandangan dan masukan pemerintah pusat serta asosiasi pemerintah daerah terkait persoalan pemungutan PBB-P2 terhadap lembaga pendidikan nirlaba.
Menurutnya, persoalan ini muncul akibat adanya perbedaan penafsiran regulasi di tingkat pemerintah daerah. Salah satunya terjadi di Kota Palembang, ketika aset lembaga pendidikan nirlaba Yayasan IGM masih dikenakan PBB-P2.
“Padahal, APTISI menilai terdapat landasan hukum yang mengecualikan lahan dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan dari objek PBB-P2,” ungkapnya.
Ketentuan tersebut merujuk Pasal 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Lenny menjelaskan, APTISI sebenarnya telah lama memperjuangkan persoalan pembebasan PBB-P2 bagi lembaga pendidikan nirlaba. Bahkan, jauh sebelumnya telah ada kebijakan pembayaran sebesar 50 persen. Hingga kemudian digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI terkait penyelesaian regulasi pembebasan beban PBB bagi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.
Namun, seiring perubahan regulasi dan perkembangan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan, APTISI menilai perlu ada penegasan kembali agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antardaerah.
“Dari seluruh instansi yang hadir, pada prinsipnya sepakat bahwa persoalan ini perlu mendapat pencerahan. Kita membutuhkan jalan tengah dan acuan yang jelas dari pemerintah pusat agar tidak terjadi perbedaan tafsir di daerah. Karena selama ini ada perbedaan tafsir dalam pemungutan PBBP2 tersebut,” ujar Lenny.
Dalam audiensi tersebut, Kemendagri menerima berbagai masukan dari APTISI, APEKSI, APKASI, serta pihak terkait lainnya. Hasil pembahasan mendapat respons positif terhadap usulan pembebasan PBB-P2 bagi aset pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai lembaga nirlaba.
Lenny mengatakan, pemerintah pusat selanjutnya akan menyiapkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membedakan aset pendidikan yang dikecualikan dari objek pajak dan aset yang tetap dapat dikenakan PBB-P2.
“Dirjen akan mengeluarkan surat edaran yang nantinya menjadi acuan dan pedoman. Jadi, ada kejelasan mana yang boleh dipungut pajak dan mana yang tidak boleh dipungut pajak,” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, APTISI juga mengusulkan mekanisme klasifikasi aset melalui pembagian zona hijau dan zona merah.
Zona hijau diperuntukkan bagi lahan dan bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pendidikan nirlaba sehingga diusulkan masuk kategori bukan objek PBB-P2.
Sementara zona merah merupakan aset atau pemanfaatan lahan yang tidak memenuhi kriteria pengecualian tersebut sehingga tetap dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan.
“Contohnya seperti ada bangunan yang dipakai untuk kepentingan bisnis, bangunan yang disewakan untuk kantor, atau ATM. Nah itu yang boleh dipungut pajak bukan seluruhnya yang harus dipungut, inilah yang harus dipisahkan” katanya.
Menurut Lenny, usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga pendapatan asli daerah (PAD), tanpa membebani lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan tidak berorientasi pada keuntungan.
APTISI berharap penerbitan Surat Edaran Kemendagri dapat segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman yang seragam dalam menerapkan ketentuan PBB-P2.
“Kita berharap kedepan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran yang berujung pada polemik pemungutan pajak terhadap aset pendidikan nirlaba, termasuk yang saat ini menjadi persoalan di Kota Palembang,” pungkasnya. (YSF)

