RELUNG.ID- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mahfud, proyek infrastruktur yang digagas pada era Presiden Joko Widodo itu kini justru menimbulkan beban besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan sektor lain yang lebih penting bagi rakyat.
“Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan sekarang tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa,” kata Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Selasa (14/10/2025).
Mahfud menilai, pembiayaan proyek Whoosh sejak awal sudah bermasalah karena terlalu bergantung pada utang luar negeri, terutama dari China Development Bank (CDB).
Selain itu, ia menyoroti adanya indikasi mark up biaya pembangunan per kilometer yang menyebabkan pembengkakan utang hingga miliaran dolar AS.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi hitungan dari China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Ini siapa yang menaikkan?” ujarnya.
Mahfud pun mendesak aparat penegak hukum agar menyelidiki potensi penyimpangan atau mark up yang terjadi dalam proyek tersebut. Ia menilai, jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Mahfud juga memperingatkan pemerintah mengenai risiko yang bisa timbul jika Indonesia gagal membayar utang ke China.
Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhannya setelah gagal melunasi utang kepada China.
“China bisa saja meminta kompensasi, misalnya membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang sedang dalam situasi konflik. Kalau itu terjadi, pemerintah sudah melanggar ideologi dan konstitusi,” tegas Mahfud.
Untuk menghindari hal itu, Mahfud mengusulkan dua langkah. Pertama, agar pemerintah tetap mencari solusi pembayaran tanpa membebani APBN. Kedua, segera melakukan audit dan penyelidikan hukum terhadap dugaan mark up biaya proyek.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menolak pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN.
Menurutnya, utang proyek tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak korporasi melalui perusahaan Danantara yang menaungi proyek kereta cepat.
“Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin terus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi dan menekankan pentingnya pembagian porsi tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak pemerintah,” ujarnya.
Sebagai informasi, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun.Dari jumlah itu, sekitar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun)sekitar 1,2 miliar dolar AS. Untuk menutupinya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali menarik pinjaman dengan bunga lebih tinggi, yakni 3 persen.
Direktur Utama PT KAI kala itu, Didiek Haryanto, menjelaskan bahwa pinjaman baru ini dibagi dalam dua denominas yakni dolar AS dan yuan (RMB), dengan bunga flat selama tenor 45 tahun.
Mahfud menegaskan, persoalan utang Whoosh harus menjadi pelajaran agar proyek besar ke depan lebih transparan dan akuntabel.
Kita tidak boleh mengorbankan keuangan negara dan kedaulatan bangsa hanya demi proyek yang sejak awal sudah salah perhitungan,” pungkasnya.[YKP]
