RELUNG.ID – Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih berstatus suspend sementara.
Salah satu persoalan yang harus dibenahi pengelola adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang harus memenuhi standar sebelum dapur kembali beroperasi.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika Sari, mengatakan evaluasi terhadap 10 SPPG tersebut masih dilakukan bersama koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota.
“Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota,” kata Nurya saat ditemui di Griya Agung Palembang, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nurya, suspend dilakukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi berbagai persyaratan sebelum kembali melayani penerima manfaat.
Persyaratan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, pengelolaan limbah, hingga standar higiene dan sanitasi.
“Harus memenuhi persyaratan, seperti IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian secara infrastrukturnya juga harus memenuhi, termasuk pengelolaan limbah,” ujarnya.
Selain IPAL, pengelola SPPG juga wajib memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Seluruh tahapan operasional, mulai dari persiapan bahan makanan, proses pengolahan hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat juga harus mengikuti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Nurya mengungkapkan, 10 SPPG yang masih suspend tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kota Palembang.
KPPG mendorong yayasan maupun mitra pengelola segera melakukan pembenahan agar dapur yang di-suspend dapat memenuhi seluruh persyaratan dan kembali beroperasi.
“Perbaikannya tentunya sesegera mungkin, dengan komitmen dari yayasan ataupun mitra untuk memperbaiki sesuai dengan komitmen dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Meski 10 SPPG masih suspend, Nurya memastikan program MBG di Sumsel secara umum tetap berjalan.
Saat ini, layanan MBG telah menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota di Sumsel. Sekitar 800 SPPG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.036.667 orang.
“Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di 17 kabupaten/kota Sumatera Selatan,” jelas Nurya.
Pemerintah masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang belum sepenuhnya terlayani untuk memperluas cakupan program MBG.
Di sisi lain, munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumsel sejauh ini belum mengganggu distribusi MBG kepada penerima manfaat.
Nurya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel terkait perkembangan kondisi karhutla.
“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Memang statusnya sudah siaga, tetapi alhamdulillah belum terdampak kepada penerima manfaat yang ada di Sumatera Selatan,” katanya.
Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara memburuk hingga berdampak pada aktivitas sekolah.
Jika pemerintah memutuskan meliburkan sekolah akibat kondisi udara atau keadaan darurat lainnya, pelaksanaan MBG akan disesuaikan melalui koordinasi lintas instansi.
“Kalau ada kebijakan untuk meliburkan sekolah, tentunya akan ada koordinasi dari BPBD dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada KPPG untuk pelaksanaan program,” ujarnya.[YKP]
