RELUNG.ID- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengingatkan bahwa anggaran beasiswa negara, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), merupakan amanah publik yang bersumber dari rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Brian menanggapi viralnya pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP terkait ungkapan, “cukup saya WNI, anak jangan”.
“Beasiswa negara adalah amanah publik. Dana yang dikelola berasal dari rakyat dan ditujukan untuk melahirkan talenta unggul yang setelah kembali dapat berkontribusi bagi Indonesia,” kata Brian, Selasa (24/2/2026).
Brian menegaskan, penerima beasiswa luar negeri diharapkan mampu menghadirkan terobosan serta memperkuat daya saing Indonesia. Ia juga menyinggung banyaknya alumni LPDP yang telah berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga bidang strategis lainnya.
“LPDP adalah investasi jangka panjang bangsa dalam melahirkan SDM unggul di Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, menurut Brian, alumni LPDP tidak hanya dituntut memiliki kapasitas keilmuan dan wawasan global, tetapi juga integritas, komitmen, serta kepatuhan terhadap aturan.
“Selain kapasitas keilmuan yang tinggi, integritas, komitmen, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan syarat utama. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief meminta LPDP melakukan pendataan ulang terhadap para alumni penerima beasiswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan komitmen para alumni dalam mengabdi kepada Indonesia.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan, LPDP merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Peningkatan tersebut tidak hanya untuk kepentingan individu penerima beasiswa, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas melalui kontribusi nyata di Tanah Air.
“Bahwa saat ini kondisi bangsa belum seperti yang mereka idealkan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya, bukan malah menunjukkan penyesalan sebagai WNI,” ujarnya.
Selain itu, Syarief juga meminta pemerintah memperketat proses seleksi calon penerima beasiswa, khususnya bagi yang akan menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, LPDP bersumber dari APBN sehingga harus dijawab dengan integritas dan komitmen kuat, bukan sekadar kecakapan akademik.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Penerima beasiswa harus memiliki integritas dan komitmen kuat karena ini menggunakan uang negara,” tegasnya.[YKP]
