RELUNG.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya mengimbau agar anggaran MBG tidak dialihkan ke program lain.
“Kan kita melihat sampai akhir Oktober. Kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” kata Purbaya di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Menurut Purbaya, permintaan Luhut tersebut menunjukkan bahwa Ketua DEN menilai penyerapan anggaran MBG sudah membaik.
“Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.
Namun demikian, Kementerian Keuangan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG oleh BGN telah menunjukkan tren positif. Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.
Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran MBG karena program ini dapat memberi dampak ekonomi yang luas, terutama melalui perputaran dana di masyarakat.
“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Luhut juga mengingatkan publik agar tidak tergesa-gesa mengkritik program MBG yang masih berusia kurang dari setahun.
“MBG ini kan baru 9 bulan. Jangan buru-buru kritik sana-sini. Kita benahi bersama,” tegasnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Namun, belakangan ini program tersebut menuai kritik akibat sejumlah kasus keracunan dan lambatnya penyerapan anggaran di sejumlah daerah.[YKP]
