RELUNG.ID – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau 2,5 persen dari total penyaluran nasional menuai sorotan Komisi VII DPR RI.
Rendahnya serapan pembiayaan tersebut dinilai menjadi indikasi belum optimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kondisi tersebut memprihatinkan mengingat KUR merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang disubsidi pemerintah untuk membantu pelaku usaha kecil mengembangkan bisnisnya.
“Ini bukti bahwa pemerintah (daerah, red) kurang perhatian terhadap rakyat kecil, karena ini KUR-nya penting untuk kepentingan rakyat,” kata Bambang saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026).
Menurut Bambang, pemerintah pusat telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan KUR. Salah satunya melalui penurunan beban bunga menjadi 6 persen serta pembukaan akses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih aktif mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga. Ia menyebut penyaluran KUR di Sumsel yang baru sekitar Rp7 triliun masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah.
Sumsel memiliki sejumlah sektor unggulan, mulai dari minyak dan gas bumi, pertambangan, industri, pertanian hingga UMKM. Namun, potensi tersebut dinilai belum tercermin dalam optimalisasi penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha.
“Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional,” ujar Lamhot.
Ia menilai rendahnya pemanfaatan KUR perlu segera dievaluasi. Sebab, pembiayaan tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat usaha kecil di daerah.
Persoalan penyaluran KUR menjadi salah satu agenda penting yang hendak dibahas Komisi VII bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dalam kunjungan kerja reses tersebut.
Namun, rapat yang dijadwalkan berlangsung di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel akhirnya ditunda karena Gubernur Sumsel tidak hadir. Forum yang sedianya mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian dan lembaga mitra Komisi VII itu hanya dihadiri Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra.
Lamhot mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel sekitar satu bulan sebelum kunjungan. Karena sejumlah persoalan strategis akan dibahas bersama, Komisi VII memutuskan menunda pertemuan.
“Karena begitu strategisnya sebenarnya pertemuan ini, seluruh stakeholder kami bawa, maka forum hari ini terpaksa kami tunda,” kata Lamhot.
Selain penyaluran KUR, Komisi VII juga menyoroti pengembangan kawasan industri dan sektor pariwisata di Sumsel. Dari 104 desa wisata yang tercatat, disebut belum ada satu pun yang masuk kategori Desa Wisata Mandiri. Hanya empat desa yang telah berada pada kategori Desa Wisata Maju.
Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Chandra mengatakan masukan dari Komisi VII akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama terkait rendahnya pemanfaatan KUR.
Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri berbagai kendala di lapangan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya akses masyarakat terhadap pembiayaan tersebut.
“Tentu ada masalah-masalah di lapangan, tentu itu akan kita menjadi masukan. Untuk kita dorong karena ada dari kementerian juga, instansi kami juga akan menyampaikan kepada pihak kementerian,” tutupnya. (vid)

