RELUNG.ID-Jejak digital Syahganda Nainggolan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Syahganda dilantik bersama Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.
Sorotan muncul karena sekitar tiga pekan sebelum pernyataannya kembali viral, Syahganda pernah menyampaikan pandangan bahwa Gibran seharusnya diganti dari posisi wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan saat Syahganda menjadi narasumber dalam siniar bersama pakar hukum tata negara Refly Harun. Pembahasan awalnya menyinggung polemik syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
“Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga Wapres itu diganti. Gibran ini sudahlah. Enough is enough,” ujar Syahganda dalam siniar tersebut.
Syahganda juga menilai Gibran belum menunjukkan peran yang signifikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Dia membandingkan peran Gibran dengan Jusuf Kalla ketika menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk dalam penanganan tsunami Aceh pada 2004.
Menurut Syahganda, wakil presiden semestinya dapat mengambil peran dalam membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan.
“Kalau Prabowo ke Indonesia Timur dia bisa Indonesia Barat,” katanya.
Syahganda juga menyoroti aspek kewibawaan seorang wakil presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Gunting pita pun nggak mungkin, karena apa? Karena itu untuk gunting pita dalam suatu proyek-proyek besar itu, seorang Wapres itu juga harus wibawa. Ini Wapres-nya nggak ada wibawa,” ujarnya.
Dalam siniar yang sama, Syahganda juga membahas kemungkinan konsekuensi politik apabila Gibran diganti dari posisi wakil presiden.
Dia menyebut Presiden Prabowo dapat memberikan kompensasi politik kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), salah satunya melalui pemberian sejumlah posisi menteri.
“Misalnya, memberikan porsi tiga menteri kepada Partai Solidaritas Indonesia,” ujar Syahganda.
Dia bahkan menyinggung kemungkinan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menduduki posisi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Syahganda kini dipercaya memimpin Bakom, lembaga yang bertugas memperkuat komunikasi pemerintah.
Setelah dilantik, Syahganda mengatakan Prabowo memberikan arahan agar komunikasi pemerintah menjadi alat untuk memperkuat persatuan nasional.
Sebelumnya, Prabowo juga meminta Bakom tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi turut mendengar keluhan, masukan, dan kritik masyarakat.
Di sisi lain, polemik mengenai keabsahan Gibran sebagai wakil presiden kembali mencuat setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan terkait syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pernyataan lama Syahganda itu pun kembali diperbincangkan seiring bergulirnya perkara tersebut.[YKP]
