RELUNG.ID-Kedatangan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggunakan helikopter dalam peresmian Pabrik CPO KUD Sejahtera di Dusun III, Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Rabu (12/8/2026), menyisakan persoalan.
Bukan hanya soal boleh atau tidak seorang gubernur menggunakan helikopter untuk melakukan kunjungan kerja. Yang menjadi sorotan adalah dampak pendaratan helikopter terhadap kondisi di lokasi acara.
Dalam video yang diunggah akun TikTok @Adisupri30, terlihat helikopter mendarat di lapangan lokasi acara. Hembusan kuat dari rotor membuat debu beterbangan ke berbagai arah dan mengenai area di sekitar tempat pendaratan.
Situasi tersebut membuat suasana di lokasi peresmian menjadi tidak kondusif. Warga yang berada di sekitar lapangan harus berhadapan dengan debu yang beterbangan akibat hembusan rotor helikopter.
Peristiwa itu kemudian memunculkan pertanyaan sederhana: apakah kondisi lokasi pendaratan sudah benar-benar diperhitungkan sebelum helikopter membawa gubernur mendarat di sana?
Sebab, pendaratan helikopter bukan sekadar persoalan menyediakan ruang untuk mendarat. Kekuatan hembusan rotor harus diperhitungkan, terutama ketika lokasi yang digunakan berupa lapangan dengan permukaan tanah atau material yang mudah berdebu dan berdekatan dengan masyarakat.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi perhatian warganet. Mereka tidak hanya mempersoalkan keputusan Herman Deru menggunakan helikopter, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang berada di lokasi.
“Alangke dzolim nyo pemerintah nih ya Allah, dio lah lemak naik heli dak ngerasoke jalan jahat, pas sampe lah nyikso rakyat pulok gara2 debu itu,” tulis akun @rizajuniarti26 melontarkan kritik
Komentar senada disampaikan akun @abdul.ikram23. “Oy her lah tau musim kemarau ngape ngah pake helicopter her debu nyo her kasian Wang,” tulisnya.
Sementara akun @oktamakeup_plmbg menyoroti penggunaan helikopter oleh Herman Deru yang menurutnya sudah beberapa kali dilakukan.
“Ciri-ciri pemimpin tidak mendengarkan rakyat. Padahal udah sering dihujat karena pakai heli, tapi dengan egonya masih saja dipakai. Memang mancing-mancing mau dihujat,” tulisnya.
Bukan Sekadar Soal Naik Helikopter, Pemimpin Harus Memberi Contoh
Pengamat sosial politik Sumatera Selatan Bagindo Togar menilai persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada penggunaan helikopter.
Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu membaca situasi sebelum mengambil keputusan, termasuk mempertimbangkan dampak fasilitas yang digunakan terhadap masyarakat di lokasi kegiatan.
“Di tengah kondisi seperti sekarang, seorang kepala daerah harus punya sense of crisis. Ketika efisiensi anggaran sedang digencarkan, kemudian gubernur justru tampil dengan kemewahan, tentu ini menjadi sesuatu yang kontradiktif dan bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar Bagindo.
Namun, menurut Bagindo, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kesiapan lokasi dan panitia dalam mengantisipasi pendaratan helikopter.
Sebab, jika sejak awal diketahui helikopter akan digunakan untuk membawa gubernur ke lokasi, kondisi tempat pendaratan semestinya dipersiapkan agar tidak mengganggu kegiatan dan masyarakat.
“Kalau memang ada alasan yang sangat mendesak dan objektif, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi kalau hanya untuk kenyamanan atau kemudahan, di tengah situasi efisiensi seperti sekarang, tentu menjadi pertanyaan. Sudah sering tiap kunjungan naik helikopter, bukan sekali ini saja. Ini kan pemborosan,” tegasnya.
Menurut Bagindo, persoalan teknis seperti debu yang beterbangan seharusnya dapat diperkirakan sebelum helikopter mendarat. Apalagi kegiatan tersebut merupakan acara resmi yang dihadiri masyarakat.
Karena itu, kejadian tersebut juga menjadi gambaran mengenai bagaimana sebuah kunjungan kepala daerah dipersiapkan. Bagindo menilai perjalanan menggunakan kendaraan darat sebenarnya memiliki keuntungan lain bagi seorang gubernur.
Sepanjang perjalanan, kepala daerah dapat melihat langsung kondisi masyarakat dan berbagai persoalan di daerah yang dilewati.
“Kalau dia ke daerah menggunakan mobil, sepanjang perjalanan bisa melihat langsung kondisi infrastruktur yang harus diperbaiki atau dibaguskan. Itu bagian dari fungsi kunjungan seorang gubernur, bukan hanya datang ke satu lokasi, meresmikan kegiatan, lalu kembali,” katanya.
Menurutnya, jalan yang rusak, jembatan, fasilitas umum hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi perhatian langsung seorang gubernur ketika melakukan perjalanan darat.
“Jadi ada nilai tambah dari kunjungan tersebut. Gubernur bisa melihat apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya datang ke satu lokasi, meresmikan kegiatan, lalu kembali,” ujarnya.
Bagindo tidak menutup kemungkinan penggunaan helikopter memang memiliki alasan tertentu, terutama jika berkaitan dengan waktu atau kondisi akses menuju lokasi. Namun, alasan tersebut menurutnya tetap harus mempertimbangkan kepantasan, kondisi masyarakat, serta kesiapan lokasi.
Bagi Bagindo, persoalan seperti ini penting karena masyarakat tidak hanya melihat kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga melihat bagaimana pejabat publik menggunakan fasilitas yang tersedia.
Ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi, seorang kepala daerah juga harus menunjukkan sikap yang mencerminkan semangat tersebut.
Begitu pula ketika seorang gubernur menghadiri acara masyarakat, cara kedatangannya semestinya tidak justru menimbulkan persoalan baru di lokasi.
“Pemimpin itu bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal keteladanan. Ketika masyarakat diminta memahami efisiensi, pejabat publik juga harus menunjukkan bahwa dirinya berada dalam semangat yang sama,” pungkasnya.[YSF]
