RELUNG.ID – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan semakin panjang termasuk Palembang.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumsel Herman Deru.
Herman Deru mengatakan persoalan antrean tidak bisa hanya dilihat dari sisi masyarakat yang mengantre. Berdasarkan komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga, terdapat kendala pada pasokan solar yang didistribusikan menuju sejumlah SPBU.
“Beberapa hari ini kita tidak bisa tutup mata, antrean BBM subsidi jenis solar ini semakin panjang,” kata Herman Deru, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, pasokan solar ke SPBU bergantung pada sejumlah vendor. Saat ini terdapat sekitar tujuh vendor yang memasok kebutuhan tersebut, dengan sumber pasokan berasal dari sejumlah wilayah yakni Dumai dan Sulawesi.
Kondisi menjadi semakin kompleks ketika pasokan dari vendor tertentu mengalami hambatan. Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bahkan harus mengambil pasokan dari wilayah lain, termasuk Lampung.
Menurut Herman Deru, persoalan distribusi seharusnya dapat diantisipasi sebelum stok di tingkat SPBU menipis. Ia meminta ketersediaan bio solar dijaga secara konsisten sehingga masyarakat tidak harus menghadapi antrean panjang.
“Yang harusnya kita awali sebelum terjadi, stoknya terbatas, stok bio solar 0,86 harus terus dijaga, tidak boleh kosong, ambil dari tempat lain,” ujarnya.
Herman Deru juga menyoroti jarak sumber pasokan yang dinilai terlalu jauh. Ia mengusulkan agar Pertamina mempertimbangkan lebih banyak vendor lokal untuk mendukung distribusi BBM di Sumsel.
Menurutnya, penggunaan pemasok lokal dapat mengurangi risiko gangguan distribusi dibandingkan mengandalkan pasokan yang berasal dari wilayah yang jauh.
“Makanya saya sarankan untuk kita undang vendor, kita ambil vendor dari lokal saja jangan jauh-jauh,” katanya.
Ia menilai Sumsel memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan bahan bakar, salah satunya melalui sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 1,4 juta hektare.
Herman Deru juga menyinggung adanya pasokan yang disebut belum sampai ke lokasi tujuan. Kondisi tersebut menurutnya perlu ditelusuri agar penyebab gangguan distribusi dapat diketahui secara jelas, termasuk kemungkinan faktor eksternal yang memengaruhi perjalanan pasokan.
Di sisi lain, ia meminta Pertamina dan pihak terkait terbuka menyampaikan kondisi pasokan kepada masyarakat.
“Keterbukaan seperti ini harusnya kita awali. Informasi ke masyarakat harus disampaikan secara lugas agar tidak saling menyalahkan,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan, Herman Deru menyebut kuota BBM subsidi juga menjadi perhatian.
Ia mengatakan Pemprov Sumsel sebelumnya mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) untuk seluruh jenis BBM bersubsidi di luar Pertalite. Untuk Pertalite, usulan yang disampaikan sekitar 1,7 juta KL.
Namun, realisasi kuota yang diterima disebut hanya sekitar 750 ribu KL untuk Pertalite. Sementara untuk solar dan jenis BBM subsidi lainnya, kuota yang diberikan sekitar 629 ribu KL, lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL.
Menurut Herman Deru, perbedaan kuota tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi di lapangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Ia meminta perhitungan distribusi tidak semata-mata mengacu pada sisa kuota menjelang akhir tahun.
Herman Deru bahkan menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) apabila antrean masyarakat terus berlangsung.
“Tidak mungkin kita menahan mereka untuk antre BBM. Nanti saya teriak ke BPH, tidak boleh kita diam, tidak merasionalisasi orang yang mengantre. Kasihan masyarakat yang antre,” ujarnya.
Di tengah persoalan antrean, dirinya juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi diperketat.
Ia secara khusus menyoroti penggunaan barcode ganda untuk memperoleh solar subsidi. Menurutnya, praktik tersebut harus segera diawasi dan ditindak agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Saya juga minta pihak kepolisian untuk dapat segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi tidak masuk kategori penerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga agar kuota subsidi tidak semakin terbebani.
“Kalau masyarakat kita tidak layak pakai subsidi, jangan pakai subsidi,” tegasnya. (THQ)
