RELUNG.ID- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai rumor penangkapan enam perwira tinggi Polri terkait dugaan penyadapan percakapan sensitif di lingkungan pemerintahan.
Yusril mengaku belum mendapatkan konfirmasi resmi mengenai kebenaran informasi yang ramai beredar di media sosial tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar dan menunggu penjelasan dari pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan.
“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu dan mohon bersabar barangkali nanti ada pihak yang kompeten di kalangan pemerintah untuk menjawab atau menjelaskan hal itu,” ujar Yusril di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026), melansir Tribunnews.com.
Yusril juga mengaku belum mengetahui kebenaran kabar yang menyebut dugaan penyadapan tersebut menyasar percakapan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, informasi yang diketahuinya sejauh ini hanya berasal dari pemberitaan dan unggahan di media sosial. Ia pun belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi nanti kita akan tunggu aja. Barangkali nanti akan ada penjelasan resmi mengenai soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskan. Saya pun sama seperti Anda, mendengar kabar itu, membaca juga di media sosial, dan belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” tuturnya.
Ia menambahkan, belum mengikuti perkembangan terbaru karena selama sekitar satu jam berada di dalam gedung untuk menghadiri agenda tersebut.
Yusril juga memastikan Kementerian Koordinator yang dipimpinnya belum menerima arahan maupun perintah koordinasi dari Presiden Prabowo untuk mendalami isu tersebut.
“Belum sampai sekarang,” ucapnya.
Sebelumnya, rumor penangkapan enam perwira tinggi Polri beredar luas di media sosial. Dalam informasi yang beredar, keenam perwira tersebut disebut telah diamankan dan ditempatkan di tempat khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Selain itu, muncul kabar seorang jenderal bintang empat berinisial LS telah dibebaskan. Namun, informasi mengenai penangkapan maupun dugaan penyadapan tersebut belum mendapat konfirmasi resmi.
Mabes Polri Sebut Akan Mengecek Informasi
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan akan mengecek informasi yang berkembang mengenai dugaan sejumlah perwira tinggi Polri diperiksa atau diamankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Johnny saat menghadiri Syukuran Hari Jadi ke-75 Humas Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
“Tadi yang disampaikan nanti kami akan cek, karena selalu ada bagian kemudian proses evaluasi,” kata Johnny.
Johnny belum memberikan penjelasan spesifik mengenai kabar penangkapan atau pemeriksaan perwira tinggi Polri. Ia menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian dari prosedur setelah kepolisian melaksanakan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Menurutnya, setiap kegiatan pengamanan demonstrasi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Ia menyebut pendekatan Polri dalam menangani demonstrasi kini diarahkan dari crowd control menjadi crowd management. Polri, kata dia, menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berkewajiban mengawal kegiatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, kepolisian tetap akan menindak individu atau kelompok yang melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.
“Tentunya berbasis ilmiah artinya ketika proses penegakan hukum, siapapun dia akan kemudian kita minta pertanggungjawaban,” ujarnya.
Saat kembali ditanya mengenai dugaan adanya perwira tinggi Polri yang diperiksa atau ditangkap, Johnny belum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Nanti kami cek proses evaluasinya,” katanya.[YKP]
