RELUNG.ID- Publik sebaiknya selalu berhati-hati dan kritis saat menerima informasi. Jangan sampai terjebak mengamplifikasi propaganda hingga informasi yang mengedepankan ketakutan.
Koalisi Cek Fakta menemukan banyak konten di berbagai platform hingga media arus utama yang menyoroti protes di Indonesia pada akhir Agustus 2025 didalangi pihak asing, seperti George Soros dan National Endowment for Democracy (NED).
Temuan menunjukkan, konten atau pemberitaan yang beredar itu mengutip laporan propagandis Rusia, Angelo Guiliano, yang diterbitkan media Rusia Sputnik bertajuk “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests” pada 31 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Giuliano menyebut adanya indikasi pengaruh eksternal dan kondisi Indonesia hari ini. Salah satu indikasinya adalah penggunaan bendera “One Piece” jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurut Guiliano, simbol tersebut mengindikasikan adanya “pengaruh dari luar” yang disebutnya mirip dengan pola-pola yang terlihat di negara lain.
Dia menduga ada kemungkinan Soros terlibat melalui Open Society Foundations yang sejak 1990-an menyalurkan dana lebih dari 8 miliar dolar Amerika secara global, serta NED yang mendanai media-media di Indonesia pada saat berbarengan.
Tuduhan bahwa oposisi atau aksi protes massa digerakkan Barat seperti di atas sudah dikaji oleh peneliti dan lembaga kredibel.
Narasi semacam ini kerap dimainkan oleh pemerintah Rusia, antara lain lewat istilah “colour revolution” guna menggambarkan gerakan massa yang dianggap didukung kekuatan asing.
Pola serupa juga berkaitan dengan aturan “foreign agent” di Rusia sejak 2012 untuk menstigma LSM, media, dan aktivis kritis terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
Kehadiran narasi Sputnik di Indonesia menunjukkan pengulangan pola disinformasi global. Sebelumnya, operasi informasi ini juga terpantau semasa pandemi COVID-19.
“Penyebaran narasi propaganda seperti ini berpotensi memperkeruh ekosistem informasi di Indonesia. Media massa hendaknya berhati-hati memuat informasi dari sumber yang tidak bisa diverifikasi dan dikonfirmasi,” kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, Rabu (3/9).
Koalisi Cek Fakta mencatat hingga 3 September 2025 terdapat setidaknya 20 ragam misinformasi dan disinformasi sejak aksi protes 25 Agustus 2025. Sebagian besar terkait protes, berkembang menjadi pesan ketakutan seperti larangan keluar malam, penempatan penembak jitu, pembatasan uang di bank, penyerangan kantor polisi, hingga penjarahan.
Assistant Professor of Digital Platforms and Media Ethics di School of Journalism and Communication, University of Oregon, Whitney Phillips, memberikan panduan menghindari penyebaran disinformasi mengenai aksi massa.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak informasi sebelum membagikannya, melakukan seleksi secara kontekstual, serta mendepankan etika karena tidak semua informasi perlu diperbesar.
Koalisi Cek Fakta mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk selalu skeptis saat menerima informasi yang tidak jelas sumber awalnya, berbasis klaim tanpa bukti, dan mengedepankan ketakutan.
Jurnalis pun diminta mengedepankan verifikasi, menghindari mengamplifikasi propaganda, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Apabila menemukan pesan berantai yang meragukan, publik bisa mengeceknya melalui portal cekfakta.com. Jika kata kunci informasi tersebut sudah tersedia di fitur pencarian dan hasilnya menyatakan bohong, maka dapat dipastikan informasi yang diterima adalah disinformasi. [YKP]
