RELUNG.ID – Spekulasi politik Bursah Zarnubi menuju Sumatera Selatan (Sumsel) 1 kini mulai mencuat, usai menyatakan tidak ingin kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Lahat untuk periode kedua.
Dalam wawancara dengan TVRI untuk program Kepala Daerah Menjawab, Bursah menyatakan keinginannya untuk memimpin Lahat hanya satu periode.
“Iya saya sekali saja. Saya mempertimbangkan yang lebih mudah, kayaknya bukan passion saya di Bupati, saya sekali saja, enggak usah dua kali,” kata Bursah, dikutip TVRI, 30 Juli 2026.
Ketika ditanya mengenai aktivitas setelah tidak lagi maju sebagai Bupati Lahat, Bursah belum memberikan jawaban spesifik. “Itu, soal yang lain lagi,” ujarnya.
Bursah justru membuka kemungkinan kembali ke dunia aktivisme. Ia menyebut dapat membangun lembaga swadaya masyarakat maupun melakukan pendampingan kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan kepemimpinan.
Pernyataan itu tentu belum bisa disebut sebagai sinyal pencalonan menuju Pemilihan Gubernur Sumsel. Namun, ruang spekulasi politik terbuka karena posisi dan aktivitas Bursah dalam beberapa waktu terakhir memang tidak hanya berada di Lahat.
Bursah saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Posisi tersebut membuat ruang komunikasinya tidak berhenti pada pemerintahan Kabupaten Lahat, tetapi bersentuhan dengan kepala daerah kabupaten lain serta pemerintah pusat.
Pada akhir Juli 2026, misalnya, Bursah tampil dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam forum tersebut, Bursah meminta agar tidak ada lagi pemotongan TKD pada 2027. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah dapat menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan dukungan terhadap proyek strategis nasional.
“Kami memohon pada tahun 2027 nanti tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mengakselerasi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik serta mendukung proyek strategis nasional di daerah,” ujar Bursah.
Dalam forum yang sama, APKASI juga menyampaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan sejumlah persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten. Rangkaian aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa panggung Bursah dalam beberapa waktu terakhir memang lebih luas dari sekadar Kabupaten Lahat.
Tetapi satu hal tetap perlu digarisbawahi: belum ada pernyataan resmi dari Bursah bahwa dirinya akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan.
Karena itu, pembicaraan mengenai Sumsel 1 untuk saat ini masih berada pada wilayah dinamika dan penjajakan politik.
Pengamat politik Ade Indra Chaniago menilai pernyataan Bursah yang hanya ingin satu periode di Lahat belum bisa secara otomatis diterjemahkan sebagai keputusan untuk maju dalam Pilgub Sumsel.
Menurutnya, dinamika politik masih panjang dan sangat terbuka. Pernyataan seorang tokoh dalam satu momentum belum tentu menjadi keputusan final untuk kontestasi berikutnya.
“Kalau kemarin Pak Bursah menyatakan hanya akan satu periode di Lahat, tentu pernyataan itu wajar kemudian memunculkan spekulasi politik. Tetapi kita juga harus melihat bahwa politik sangat dinamis. Pernyataan politik hari ini belum tentu menjadi keputusan final untuk beberapa tahun ke depan,” kata Ade.
Meski demikian, Ade melihat Bursah memiliki sejumlah modal yang dapat menjadi pertimbangan jika kelak mengambil langkah politik di tingkat provinsi.
Modal tersebut tidak hanya berasal dari posisinya sebagai kepala daerah. Bursah juga memiliki pengalaman politik nasional serta jejaring pemerintahan melalui posisi Ketua Umum APKASI.
“Artinya, basis pengalaman dan jejaring yang dimiliki tidak hanya bertumpu pada satu daerah. Namun, apakah modal tersebut cukup untuk menjadikannya calon kuat, itu masih harus dilihat dari bagaimana beliau membangun konsolidasi politik di Sumsel,” jelasnya.
Menurut Ade, posisi Bursah sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan organisasi yang menghimpun pemerintah kabupaten memberikan pengalaman dalam membangun komunikasi lintas daerah dan dengan pemerintah pusat.
Namun, pengalaman tersebut belum otomatis menjadi tiket politik menuju Sumsel 1.
Masih ada sejumlah faktor yang akan menentukan apabila Bursah benar-benar ingin masuk dalam kontestasi tingkat provinsi.
Mulai dari konsolidasi politik, dukungan partai, jejaring di 17 kabupaten/kota hingga keputusan politik Bursah sendiri.
“Bursah belum tentu maju, tetapi kalau dia benar-benar memutuskan masuk arena Pilgub Sumsel, saya kira tidak tepat kalau namanya dipandang sebelah mata. Dia punya pengalaman politik, posisi sebagai kepala daerah, jejaring nasional dan sekarang memimpin APKASI. Tinggal bagaimana seluruh modal politik tersebut dikonsolidasikan menjadi kekuatan politik di Sumsel,” ujarnya.
Aktivis: Ruang Politik Bursah Lebih Luas
Aktivis Sumsel-Jakarta Harda Belly menilai munculnya nama Bursah dalam pembicaraan politik Sumsel merupakan bagian dari dinamika yang wajar.
Menurutnya, pengalaman Bursah sebagai kepala daerah bukan satu-satunya modal yang dimiliki. Sebelum menjadi Bupati Lahat, Bursah dikenal sebagai aktivis dan politisi nasional.
“Kalau Pak Bursah menyatakan hanya satu periode di Lahat, tentu publik akan bertanya-tanya setelah ini beliau akan ke mana. Namun tidak menutup kemungkinan beliau akan mengambil langkah politik yang lebih jauh. Karena dilihat rekam jejak dan pengalaman sudah sangat layak untuk maju,” katanya.
Harda menilai pengalaman tersebut menjadi modal yang patut diperhitungkan ketika membaca kemungkinan langkah politik Bursah ke depan.
Bursah sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) periode 2004-2009. Ia juga memiliki pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.
Namun, Harda mengingatkan agar pernyataan tidak melanjutkan periode kedua di Lahat tidak langsung diterjemahkan sebagai deklarasi menuju Sumsel 1.
“Jangan kemudian pernyataan tidak maju dua periode di Lahat langsung diterjemahkan sebagai deklarasi menuju Sumsel 1. Itu masih terlalu jauh. Tetapi kalau kemudian nama Bursah mulai dibicarakan, menurut saya itu bagian dari dinamika politik yang sangat wajar,” ujarnya.
Menurut Harda, yang menarik justru bagaimana Bursah memanfaatkan sisa masa jabatannya di Lahat dan posisinya sebagai Ketua Umum APKASI.
Dua posisi tersebut memberinya ruang untuk membangun rekam jejak pemerintahan sekaligus komunikasi dengan berbagai kelompok dan daerah.
“Kalau ingin membaca peluang seseorang di level provinsi, jangan hanya melihat popularitas di satu kabupaten. Lihat juga jejaring, pengalaman, komunikasi politik dan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai kelompok,” katanya. (tim)
