RELUNG.ID- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku merasa dikhianati atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat dalam perkara tersebut, sekalipun berasal dari internal kepolisian.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara sebagai tindakan yang mengkhianati banyak pihak, termasuk dirinya dan jajaran kepolisian.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi.
Ia memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat akan ditindak tegas tanpa kompromi. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan ulah segelintir oknum yang berupaya mengganggu jalannya pemerintahan.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi [Polri] sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Suyudi juga menyatakan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan hukum yang mencederai negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya,” sambungnya.
Di sisi lain, Suyudi melihat adanya hikmah di balik mencuatnya perkara tersebut. Ia menilai kasus dugaan penyadapan justru memunculkan solidaritas masyarakat dan dukungan terhadap Presiden Prabowo.
Menurutnya, masyarakat yang sebelumnya terbelah dalam perdebatan di media sosial kini menunjukkan sikap lebih solid dalam menyikapi dugaan pengkhianatan terhadap kepala negara.
Perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping tersebut telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga pengusaha.
Penyidik juga menduga terjadi penghapusan data elektronik pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak hasil penyadapan.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, perkara tersebut turut mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan informasi elektronik.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga dari empat tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat.
Ketiganya yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena alasan kondisi kesehatan.
Meski telah berstatus tersangka, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada mereka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[YKP]

