RELUNG.ID- Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel merupakan bentuk penghargaan dari Panglima TNI.
Teddy dinilai telah melayani Presiden dengan baik sehingga diberikan promosi jabatan.
Maruli menjelaskan bahwa terdapat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab berada di bawah Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres), sehingga TNI maupun Polri yang menjabat di posisi tersebut tidak perlu mundur dari satuannya.
“Karena beliau (Mayor Teddy) sudah setingkat Seskab, sudah ada Perpresnya bahwa Seskab berada di bawah Sesmilpres, itu sudah jelas. Di Sesmilpres, tentara dan polisi ada di dalamnya,” ujar Maruli di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Rabu (12/03/2025).
Menurut Maruli, masih banyak pihak yang kurang memahami alasan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel. Ia menegaskan bahwa promosi tersebut merupakan keputusan Panglima TNI berdasarkan pertimbangan kinerja.
“Kita promosikan karena seorang Mayor bisa membuat Presiden nyaman, bisa mendampingi dengan baik. Apalah (pangkat) Letkol itu, saya yang sudah Jenderal saja belum tentu bisa memfasilitasi Presiden bekerja dengan baik. Jadi Panglima TNI memberikan kenaikan pangkat, dan saya ikut melanjutkan keputusan itu setelah diskusi bersama,” jelas Maruli.
Maruli juga menolak anggapan bahwa TNI diintervensi dalam keputusan kenaikan pangkat, termasuk terkait kontroversi yang muncul di publik. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Panglima TNI yang sudah dipertimbangkan secara matang.
Maruli turut menanggapi adanya anggapan bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy tidak adil dibandingkan dengan rekan-rekannya yang bertugas di Papua. Beberapa pihak menilai bahwa prajurit yang bertugas di daerah konflik tidak mendapatkan promosi serupa.
“Ada yang mengatakan, kenapa dia duluan naik pangkat, sedangkan yang bertugas di Papua tidak? Saya ingin tahu siapa orangnya. Papua itu, yang benar-benar bertempur mungkin tidak sampai 5 persen, sisanya berada di wilayah pinggiran. Jadi kalau ada tentara yang komplain, saya ingin tahu siapa dia, berapa lama dia di Papua, dan apakah benar-benar bertempur,” tegas Maruli.
Maruli menilai bahwa sebagian besar kritik datang dari pihak yang tidak memahami fakta di lapangan. “Biasanya, yang tidak pernah perang justru yang paling banyak bacot,” pungkasnya.[YKP]
