RELUNG.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan OTT dilakukan pada Sabtu (10/1/2026) terhadap pejabat pajak dan pihak wajib pajak.
“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Fitroh, dikutip dari Antara.
Fitroh menjelaskan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak, meski belum memerinci secara detail konstruksi perkara. Total ada delapan orang yang diamankan dalam operasi tersebut, terdiri dari pejabat pajak dan pihak wajib pajak.
“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Fitroh.
KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu (DWB).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut para tersangka terdiri dari tiga penerima dan dua pemberi suap.
Tersangka penerima suap adalah Dwi Budi Iswahyu (DWB), Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara dan Askob Bahtiar (ASB), tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara.
Sedangkan, tersangka pemberi suap adalah Abdul Kadim Sahbudin (ABD), konsultan pajak PT WP dan Edy Yulianto (EY), staf PT WP.
Asep mengungkapkan para pejabat pajak tersebut diduga menerima suap terkait fee pengurangan kewajiban pajak PT WP dengan total nilai sekitar Rp 4 miliar.
“Uang Rp 4 miliar ini ditukarkan ke mata uang dolar Singapura, kemudian diserahkan secara tunai oleh ABD kepada AGS dan ASB di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” jelas Asep.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak yang terjerat OTT. Namun, ia menegaskan pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK.
“Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan karena tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun juga, itu pegawai Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Purbaya, pendampingan hukum merupakan hal yang wajar dan tidak akan menghambat proses penegakan hukum.
“Bukan berarti intervensi. Proses hukum tetap berjalan. Kami tidak meninggalkan, tapi juga tidak mengintervensi,” tegasnya.
Ia menambahkan Kemenkeu akan menerima apa pun putusan hukum yang dijatuhkan kepada para pejabat pajak tersebut.
“Kalau diputuskan salah atau tidak, buktinya kuat atau tidak, dan putusannya seperti apa, apa pun itu akan kami terima,” katanya.
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menyatakan menghormati dan mendukung langkah KPK dalam penegakan hukum. DJP menegaskan komitmennya terhadap integritas dan zero tolerance terhadap praktik korupsi.
“DJP menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli.
Ia menambahkan DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, DJP memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai ketentuan, termasuk pemberhentian.[YKP]
