RELUNG.ID – Gelombang protes terhadap operasional PT Dizamatra Powerindo kembali memuncak.
Masyarakat bersama aktivis sipil menyatakan siap melakukan aksi besar-besaran menuju pelabuhan batubara Dizamatra di kawasan Patra Tani, Muara Belida.
Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya respons pemerintah terhadap berbagai dugaan pelanggaran.
Desakan ini kembali disuarakan oleh Direktur Eksekutif Suara Rakyat Informasi Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi. Ia menilai persoalan Dizamatra sudah berlangsung lama, namun penyelesaiannya selalu berhenti di tengah jalan.
“Masalah Dizamatra ini bukan baru. Debu pelabuhan, pencemaran, sampai dugaan penggunaan lahan Pemprov tanpa izin semuanya menggantung. Seolah-olah negara kalah oleh korporasi,” tegas Rahmat.
Menurut dia, kompensasi yang sesekali diberikan perusahaan tidak pernah menyentuh akar masalah.
“Yang dibutuhkan itu kepatuhan. Kalau baku mutu lingkungan dilanggar bertahun-tahun, berarti pelanggarannya juga bertahun-tahun,” ujarnya.
Sorotan publik semakin menguat setelah mencuat dugaan penggunaan lahan sekitar 2.000 m² milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang berada di bawah pengelolaan Sriwijaya Science Techno Park (SSTP), untuk akses pelabuhan Dizamatra.
Rencana pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut melalui skema sewa justru dianggap sebagai langkah mundur.
“Aset negara dipakai tanpa izin, lalu malah dibicarakan sewa. Ini preseden buruk. Yang harusnya dilakukan adalah penertiban dan penegakan hukum,” ujar Rahmat.
Mobilisasi Alat Berat Jadi Puncak Kemarahan
Ketegangan makin meningkat setelah muncul informasi mobilisasi alat berat yang dikelola PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama CKB, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional Dizamatra.
Mobilisasi tersebut dikhawatirkan menggunakan jalan umum dan berpotensi merusak infrastruktur serta membahayakan masyarakat.
“Debunya belum selesai, lahan bermasalah belum tuntas, sekarang bicara alat berat. Ini menambah daftar persoalan,” kata Ketua Yayasan Anak Padi, Syahwan.
Ia menegaskan, jika pemerintah tetap pasif, konflik sosial hanya tinggal menunggu waktu.
SIRA memastikan saat ini tengah mempersiapkan aksi besar menuju pelabuhan Dizamatra di Patra Tani. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk peringatan keras bahwa masyarakat tidak akan terus diam.
“Kami tidak ingin ada lagi keputusan politik yang setengah hati. Kalau pelanggaran dibiarkan, kami akan turun ke lapangan. Negara tidak boleh kalah. Semua sudah melihat dampaknya. Jalan rusak, lingkungan tercemar, dan tidak ada kepastian hukum. Kalau pemerintah masih ragu-ragu, masyarakat akan bersuara,” ujarnya. (tim)
