RELUNG.ID– Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi dalam kasus suap pengadaan Smartboard dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Fika divonis 2 tahun 2 bulan penjara, sedangkan Cory dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap.
Dalam perkara ini, Bupati Muara Enim Edison juga berstatus sebagai terdakwa.
Majelis hakim yang diketuai Fatimah sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) KPK bahwa perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi masing-masing 2 tahun 2 bulan dan 2 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar majelis hakim dalam sidang, Senin (9/11/2026).
Selain pidana penjara, Fika juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari.
Sementara Cory dijatuhi denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti memberikan suap kepada Abi Nurwardani, Edison, dan sejumlah pejabat lainnya dengan total nilai mencapai Rp13 miliar.
Selain uang, para terdakwa juga terbukti memberikan barang kepada Abi Nurwardani berupa kemeja batik senilai Rp700 ribu dan laptop seharga Rp20 juta.
Vonis terhadap Fika dan Cory tersebut sama dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan JPU KPK.
Meski demikian, baik kedua terdakwa maupun jaksa memilih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.
JPU KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan, pihaknya tetap akan melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan meskipun hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan jaksa.
“Tidak ada alasan. Memang sama, Fika 2 tahun 2 bulan, Cory 2 tahun vonisnya. Tapi kami harus tetap lapor pimpinan,” kata Eko.[YKP]

