RELUNG.ID- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diminta tidak berhenti sebatas pemenuhan administrasi. DPRD Kota Bandung menegaskan evaluasi tersebut harus menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama mengatakan pembahasan LKPJ harus menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Aan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya serapan anggaran maupun capaian administratif. Program pemerintah, kata dia, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.
Ia menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak dini, terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aan menyebut masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan PAD, mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang menjadi kekuatan Kota Bandung.
Meski demikian, peningkatan PAD harus tetap dibarengi efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat.
“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.
Selain PAD, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Aan, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang.
“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD turut memberi perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan permukiman.
Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurut dia, layanan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.
“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Aan juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur, persoalan banjir dan tata kota turut menjadi sorotan. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.
Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.
Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.
“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.[YKP]
