Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Hukum»MK Tegaskan DJP Tak Bisa Berlindung di Balik Pasal Kerahasiaan Pajak
Hukum

MK Tegaskan DJP Tak Bisa Berlindung di Balik Pasal Kerahasiaan Pajak

alwiBy alwi13/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Mahkamah Konstitusi. Foto : Ist
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tidak menggunakan alasan kerahasiaan jabatan untuk membatasi akses wajib pajak terhadap informasi pemeriksaan pajak yang menyangkut dirinya sendiri.

MK menegaskan, wajib pajak maupun kuasa yang mendapat mandat secara sah berhak memperoleh informasi secara luas mengenai proses pemeriksaan pajak.

Ketentuan kerahasiaan jabatan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh akses tersebut.

Baca juga :   Dijerat Pasal Ujaran Kebencian, YouTuber Resbob Terancam 6 Tahun Penjara: “Saya Minta Maaf”

Penegasan itu tertuang dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 211/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP pada dasarnya mengatur kewajiban pejabat pajak menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui atau diberitahukan wajib pajak dalam menjalankan tugasnya.

Artinya, ketentuan tersebut bertujuan melindungi informasi wajib pajak, bukan justru menjadikan pemilik informasi kehilangan hak untuk mengakses data perpajakannya sendiri.

Baca juga :   MK Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran, tapi Tak Bisa Mendiskualifikasi

“Menurut Mahkamah DJP yang dianggap menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak, seharusnya tidak boleh terjadi,” demikian pertimbangan MK dalam putusan yang dibacakan Kamis (12/11/2026).

MK menegaskan, sepanjang kuasa wajib pajak memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili kepentingan kliennya, petugas pajak harus memberikan akses terhadap informasi pemeriksaan.

Hak tersebut mencakup informasi sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) hingga pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Bahkan, petugas pajak berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang relevan dengan proses pemeriksaan.

Baca juga :   Niat Ikut Aksi Solidaritas, Kepsek SDN di Lubuklinggau Tewas Ditabrak Mobil

MK juga memberikan penjelasan mengenai frasa ‘pihak lain’ dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Secara gramatikal, frasa tersebut merujuk pada subjek di luar lingkup pejabat yang memiliki kewenangan mengelola, menggunakan, dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak.

Dengan demikian, wajib pajak tidak bisa dikategorikan sebagai pihak lain yang dilarang mengakses informasi mengenai kewajiban perpajakannya sendiri.

Meski memberikan penegasan mengenai hak akses informasi, MK membedakan persoalan tersebut dengan permintaan perekaman audio visual maupun siaran langsung selama pemeriksaan pajak.

Baca juga :   Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto soal Pasal 21 UU Tipikor, DPR Justru Setuju Dikabulkan


Menurut MK, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur secara tegas hak wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual maupun live streaming selama proses pemeriksaan.

Karena itu, aktivitas perekaman maupun siaran langsung bukan bagian yang secara khusus diatur dalam mekanisme pemeriksaan pajak. Persoalan larangan perekaman yang dialami pemohon dinilai berkaitan dengan implementasi peraturan pelaksana, bukan konstitusionalitas Pasal 34 UU KUP.

Kendati demikian, MK mengingatkan DJP agar tidak menggeneralisasi larangan dengan menggunakan pasal kerahasiaan jabatan untuk menutup seluruh informasi pemeriksaan.

Baca juga :   Dilaporkan Sejak 30 Oktober, Penyidikan Dugaan Kasus Jenderal Listyo Sigit Berlangsung Hampir Sepekan

MK juga menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap seluruh wajib pajak maupun kuasa wajib pajak agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian akses informasi.

Sebagai informasi, perkara ini diajukan Fungsiawan yang mempersoalkan pemaknaan Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Pemohon menilai ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melarang wajib pajak maupun kuasanya melakukan perekaman audio visual ketika menjalani pemeriksaan di kantor pajak.

Pemohon meminta MK memberikan batasan konstitusional terhadap frasa ‘setiap pejabat’, ‘pihak lain’, dan ‘segala sesuatu’ dalam pasal tersebut.

Baca juga :   Kejari Banyuasin Geledah Kantor UPTD Dishub, Ungkap Dugaan Penyelewengan Retribusi Parkir

Namun, dalam amar putusannya, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menilai ketiga frasa yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin UUD 1945. (LWM)

DJP MK Pasal Kerahasiaan Pajak
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleGibran Rakabuming Raka Unggah Video Pamit di Instagram Usai Ajukan Pengunduran Diri
Next Article WhatsApp Uji Coba Fitur Pesan Teks Lihat Sekali, Begini Cara Menggunakannya
alwi

Related Posts

Hukum

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/20266 Views
Hukum

Pinjam Motor dengan Alasan Disuruh Orangtua, Pria di Palembang Diduga Bawa Kabur Kendaraan

18/11/20263 Views
Hukum

KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto Terkait Dugaan Korupsi Dana Bencana

18/11/20263 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,705 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,446 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,370 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?