RELUNG.ID – Ketika masyarakat sedang menghirup asap, ukuran komunikasi pejabat publik sebenarnya sederhana: apakah kata-katanya membuat warga merasa didengar, dipahami dan dilindungi.
Bukan seberapa pintar menjelaskan, seberapa panjang klarifikasi, apalagi seberapa cepat mencari alasan setelah sebuah pernyataan menjadi bahan sindiran.
Di era keterbukaan informasi, pernyataan pejabat tidak lagi berhenti ketika mikrofon dimatikan. Satu kalimat dapat direkam, dipotong, dibagikan, diparodikan dan dibicarakan ribuan orang dalam hitungan menit baca: viral).
Karena itu, apa yang disampaikan pemerintah atau pejabat bukan sekadar soal menyampaikan program dan kebijakan. Ia juga menjadi cermin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.
Dalam situasi karhutla dan kabut asap saat ini, publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pejabat. Mereka juga mengukur apakah ucapan tersebut sesuai dengan apa yang sedang mereka alami.
Ketika warga sesak menghirup asap, anak-anak terganggu aktivitas sekolah, dan aktivitas ekonomi ikut terdampak, sebuah kalimat yang dimaksudkan sebagai candaan atau penenang bisa diterima dengan makna yang sama sekali berbeda.
Fenomena itu terlihat dari sejumlah pernyataan pejabat publik yang kemudian menjadi bahan perbincangan hingga parodi di media sosial.
Di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjadi sorotan setelah melontarkan seloroh “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait penanganan karhutla.
Kalimat tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena disampaikan ketika persoalan karhutla masih berdampak terhadap masyarakat. Di Jambi, Gubernur Alharis juga menyampaikan bahwa kabut asap ini dari tuhan.
Tak jauh berbeda, Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya juga mendapat sorotan ketika berdialog dengan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemprov Sumsel, pada 5 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menyampaikan pernyataan mengenai “sistem dari Tuhan” ketika merespons pertanyaan mahasiswa terkait penanganan karhutla.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan di ruang publik karena muncul ketika mahasiswa sedang menyuarakan keresahan masyarakat mengenai dampak kabut asap.
Terbaru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga menjadi sorotan dan viral setelah terlihat secara impulsif menggunakan kata “enjoy” ketika ditanya mengenai kondisinya di tengah kabut asap yang menyelimuti Palembang.
Ratu Dewa kemudian memberikan klarifikasi bahwa istilah tersebut dimaksudkan sebagai sikap tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi.
Namun, klarifikasi tidak serta-merta menghapus persoalan. Di media sosial, pernyataan tersebut justru berkembang menjadi meme, video parodi dan berbagai bentuk sindiran. Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar satu kata yang dianggap salah.
Saat Krisis Komunikasi Bertemu Krisis Karhutla
Pakar Komunikasi Dr Rahma Shanti Zinaida, M.I.Kom, menilai rentetan pernyataan tersebut perlu dilihat dalam perspektif leadership communication atau komunikasi kepemimpinan.
Menurutnya, pejabat publik tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis untuk menjelaskan program dan kebijakan. Mereka juga harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sebelum menyampaikan pesan.
“Ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi krisis, komunikasi pejabat harus mampu menunjukkan empati dan pejabatnya juga harus siap. Jangan sampai bahasa yang digunakan justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memahami apa yang sedang dirasakan masyarakat,” ujar Rahma.
Ia menilai munculnya berbagai respons negatif hingga parodi di media sosial menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi kepemimpinan.
“Ini menunjukkan adanya persoalan dalam leadership communication (komunikasi kepemimpinan). Ketika masyarakat menangkap sebuah pernyataan secara berbeda, bahkan menjadikannya bahan parodi, berarti ada krisis dalam berkomunikasi yang dilakukan pejabatnya. Jadi disini publik bisa menilai kalau pejabatnya kurang intelektual atau kurang cerdas,” katanya.
Menurut Rahma, pejabat publik memang memiliki hak untuk menjelaskan kondisi secara objektif. Namun objektivitas tersebut harus berjalan bersama kemampuan membaca suasana.
Terlebih ketika isu yang dibicarakan menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. “Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan data dan penjelasan teknis. Mereka ingin merasa didengar, dipahami dan dilindungi. Empati menjadi fondasi komunikasi. Yang kedua adalah kesiapan pejabatnya dalam memilih kata yang tepat,” jelasnya.
Rahma menegaskan, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang pejabat salah memilih kata. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin mengonstruksi pesan ketika berhadapan dengan masyarakat yang sedang cemas.
“Jangan melihat ini hanya sebagai slip of tongue atau salah bicara. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengonstruksi pesan ketika berhadapan dengan masyarakat yang sedang cemas,” ujarnya.
Pernyataan yang mungkin dimaksudkan sebagai candaan, penenang atau bentuk optimisme dapat diterima secara berbeda ketika disampaikan dalam situasi krisis. Sebab, pengalaman masyarakat terhadap bencana menjadi konteks yang tidak bisa dipisahkan dari komunikasi pejabat.
“Ketika masyarakat menghirup asap, anak-anak terganggu sekolahnya, aktivitas ekonomi terdampak, penerbangan terganggu, maka kata-kata pejabat akan diukur berdasarkan pengalaman nyata yang mereka rasakan. Di situlah sensitivitas sosial menjadi penting,” katanya.
Masyarakat Tak Butuh Humor dari Pemimpin di Saat Krisis
Menurut Rahma, pejabat publik juga harus memahami perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Pernyataan dalam konferensi pers, wawancara atau dialog dapat dipotong menjadi video beberapa detik dan beredar jauh lebih cepat dibandingkan penjelasan panjang mengenai kebijakan pemerintah.
“Di era digital, konteks bisa hilang. Yang tersisa justru satu kalimat. Karena itu pejabat harus semakin berhati-hati dalam memilih diksi, terutama ketika berbicara mengenai isu sensitif,” jelas Rahma. Inilah yang membuat komunikasi krisis berbeda dengan komunikasi pemerintahan dalam situasi normal.
Ketika keadaan normal, humor mungkin dianggap sebagai cara mencairkan suasana. Tetapi ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, satu candaan dapat terdengar sebagai ketidakpekaan.
Rahma menilai masyarakat yang sedang menghadapi kabut asap membutuhkan kepastian, bukan sekadar optimisme verbal.
Mereka ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah, kapan persoalan ditangani, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka dapat diminimalkan.
“Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih membutuhkan sense of crisis dari pemimpinnya. Mereka ingin melihat pemimpinnya memahami bahwa situasinya serius dan pemerintah bekerja untuk menyelesaikannya,” katanya.
Menurutnya, humor bukan sesuatu yang selalu salah dalam komunikasi pejabat. Namun konteks dan momentum tetap harus diperhitungkan.
“Humor boleh saja, tetapi tidak semua ruang dan situasi tepat untuk humor. Ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, pejabat harus memiliki kemampuan membaca timing,” ujarnya.
Rahma juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu cepat menyalahkan media sosial atau masyarakat ketika sebuah pernyataan menjadi viral dan diparodikan. Respons publik justru seharusnya menjadi bahan evaluasi.
“Kalau sebuah pernyataan terus-menerus dipersoalkan masyarakat, jangan hanya mengatakan masyarakat salah memahami. Pemerintah juga perlu bertanya, mengapa pesan itu bisa diterima sedemikian rupa oleh publik,” katanya.
Menurut Rahma, komunikasi krisis yang efektif setidaknya memiliki tiga unsur: empati, kejelasan dan tindakan. Empati menunjukkan pemerintah memahami penderitaan masyarakat. Kejelasan memberikan kepastian mengenai langkah yang dilakukan. Sedangkan tindakan membuktikan bahwa pesan tersebut bukan sekadar retorika.
Salah Bicara, Lalu Sibuk Mencari Pembela
Pengamat sosial Bagindo Togar melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih keras. Menurutnya, buruknya komunikasi pejabat di tengah kondisi karhutla merupakan dampak nyata dari kurangnya intelektual yang dimiliki seorang pejabat.
Ia menilai seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif atau menguasai persoalan teknis pemerintahan. Pemimpin juga harus memiliki kecerdasan sosial untuk memahami kondisi psikologis masyarakat.
“Buruknya komunikasi pejabat di tengah kondisi karhutla merupakan dampak nyata dari kurangnya intelektual yang dimiliki. Ini mereupakan suatu bukti yang nyata jika mereka tidak cerdas menyelesaikan persoalan kabut asap ini. Apalagi cara komunikasinya sangat tidak elegan,” ungkapnya.
Bagindo juga menyoroti persoalan yang muncul setelah sebuah pernyataan pejabat dianggap blunder, yakni munculnya kelompok yang justru sibuk membela pejabat tersebut di media sosial.
“Disinilah kelihatan ketidak cerdasan mereka. Sudah komunikasinya buruk, malah muncul pasukan buzzer yang seolah-olah jadi tim sukses dadakan untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi.Mereka inilah yang dimaksud golongan pragmatis dan oportunis yang memakai syahwat ketimbang akal sehat,” jelasnya.
Menurutnya, pembelaan semacam itu justru dapat memperpanjang persoalan. Sebab ketika masyarakat sedang menunggu solusi, energi pemerintah dan pendukungnya malah habis untuk memperdebatkan apakah sebuah ucapan dianggap salah atau tidak.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukan kemenangan dalam perdebatan. Mereka membutuhkan pemerintah bekerja. Bagindo juga mengkritik kecenderungan pejabat yang menganggap viralnya sebuah pernyataan sebagai persoalan media sosial semata.
“Jangan setiap kali ada kritik kemudian masyarakat atau media sosial yang disalahkan. Pejabat harus berani bercermin. Apa yang salah dari pesan yang disampaikan sehingga publik merespons seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi dalam situasi bencana membutuhkan sensitivitas lebih tinggi dibandingkan komunikasi pemerintahan dalam kondisi normal. Pemimpin harus mampu menunjukkan empati, ketegasan dan rasa tanggung jawab.
“Kalau masyarakat sedang menghirup asap, yang mereka butuhkan bukan kalimat yang membuat mereka semakin kesal. Mereka ingin melihat pemimpinnya hadir, memahami masalah dan memberikan solusi,” pungkasnya.
Krisis komunikasi sebenarnya tidak selalu harus berakhir menjadi krisis kepercayaan. Tapi apabila dilakukan penanganan yang salah tentu menurut Bagindo hal itu tak terhindarkan.
Seorang pejabat tetap bisa salah memilih kata. Yang membedakan adalah apa yang dilakukan setelah kesalahan itu terjadi. Tidak semua kesalahan membutuhkan penjelasan panjang.
“Kadang, kalimat paling elegan adalah mengakui bahwa ucapan tidak tepat, meminta maaf bila diperlukan, lalu memperbaikinya dengan tindakan. Sebab masyarakat tidak sedang membutuhkan pejabat yang menang dalam perdebatan di media sosial,” ujarnya.
Mereka membutuhkan pejabat yang mampu membaca keadaan. Ketika asap memenuhi udara, yang dibutuhkan bukan lomba mencari siapa yang paling benar memahami sebuah kata.
Yang dibutuhkan adalah pompa bekerja, api dipadamkan, udara dipulihkan, anak-anak bisa kembali belajar dengan aman dan masyarakat tahu pemerintah berada bersama mereka.
“Klarifikasi boleh. Tetapi jangan sampai klarifikasi lebih sibuk daripada penanganan krisis. Dan ketika situasi sudah sedemikian serius, barangkali komunikasi publik yang paling kuat bukan lagi banyak bicara. Datang. Lihat. Akui jika salah. Kerja. Karena dalam krisis, tindakan pemerintah adalah bahasa yang paling mudah dipahami rakyat,” tegasnya. (tim)
