RELUNG.ID- Foto postingan di akun resmi Instagram milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palembang @bapendapalembang saat memasang banner
di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) mendadak hilang setelah sebelumnya menimbulkan polemik dengan pihak yayasan.
Bapenda kota Palembang sebelumnya sempat memasang banner “Pemberitahuan Objek Pajak Daerah” dimana kampus yang didirikan oleh mantan ketua DPR RI Marzuki Alie tersebut diminta untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai mencapai Rp 2,3 miliar sejak 2019 lalu.
Postingan foto pemasangan banner di kampus UIGM itu masih terlihat pada 28 Oktober 2026 kemarin. Namun, pada Selasa (3/11/2026) postingan itu tak lagi terlihat.
Menariknya, Bapenda memposting ulang banner pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif pajak PBB-P2 dan daerah lainnya. Pengurangan itu berlaku sejak 27 Oktober sampai 30 Desember 2026. Disaat bersamaan, DPRD kota Palembang juga menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) antara Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) Palembang dengan Bapenda.
Namun, pihak Bapenda tak hadir dalam rapat tersebut. Sehingga, RDP hanya dihadiri oleh pihak Yayasan IGM dan Komisi II DPRD Kota Palembang.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa pada Senin (2/11/2026) sempat memberikan pernyataan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kota Palembang bersama OPD terkait sedang melakukan rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk membahas persoalan pajak dengan Yayasan IGM.
“Hari ini ada rapat, ya, rapat di Kementerian Dalam Negeri. Jadi Pak Benda dengan seluruh jajaran dan OPD terkait lagi rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita tunggu tindak lanjut dari hasil rapat nanti,” ujar Ratu Dewa kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Ratu Dewa menegaskan Pemkot Palembang akan menghormati dan menunggu hasil resmi dari rapat di Kemendagri tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, kasus ini sudah diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, pemkot Palembang juga sudah meminta arahan terkait polemik ini.
Informasi itu juga menyebut bahwa Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni telah memberikan arahan kepada Wali Kota Palembang Ratu Dewa untuk duduk bersama pengurus UIGM.
Hanya saja sampai berita ini diturunkan belum dipastikan kapan pertemuan itu akan terjadi.
Bapenda Palembang tak Hadiri RDP di Komisi II DPRD Palembang
Disisi lain, Rapat dengar pendapat (RDP) antara Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) Palembang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, dan Komisi II DPRD Kota Palembang, Selasa (3/11/2026), belum menghasilkan penyelesaian polemik yang tengah berlangsung.
Sebab, pertemuan yang difasilitasi Komisi II DPRD Kota Palembang tersebut hanya mendengarkan penjelasan dari pihak Yayasan IGM. Perwakilan Bapenda Kota Palembang tidak ikut duduk bersama dalam forum tersebut.
RDP dihadiri diantaranya Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang H Ilyas Hasbullah, Sekretaris Komisi Dany Desrandy, serta anggota Komisi II Muhammad Asywat, Muhammad Hibbani, dan Dauli.
Berdasarkan pantauan di lokasi, lebih dari 50 dosen dan karyawan Yayasan IGM turut hadir. Mereka bahkan sudah tiba sekitar pukul 09.00 WIB, atau dua jam lebih awal dari jadwal yang tercantum dalam surat undangan DPRD Kota Palembang.
Pihak Bapenda diketahui sempat berada di kantor DPRD Kota Palembang dan tidak mengikuti RDP tersebut.
“Kita harus berkomunikasi antara satu sama lain,” kata Ilyas.
Menurut Ilyas, polemik ini juga membawa hikmah karena membuat pemerintah pusat dapat melihat persoalan yang sebenarnya. Ia berharap kejelasan mengenai aturan yang menjadi dasar persoalan tersebut segera diperoleh.
“Jangan ragu lagi, aturan mana yang benar harus jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa langkah yang dilakukan Yayasan IGM, persoalan tersebut mungkin tidak akan sampai menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil penyelesaian persoalan ini nantinya dapat berdampak terhadap lembaga pendidikan lainnya.
“Kalau ini benar, semua lembaga pendidikan akan berterima kasih kepada IGM,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Palembang, Dauli, mendukung adanya pertemuan lanjutan yang menghadirkan kedua belah pihak dalam satu forum.
Menurutnya, masing-masing pihak perlu mendengarkan penjelasan secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Harus duduk satu meja lagi, supaya sama-sama terbuka,” katanya.
Anggota Komisi II lainnya, Muhammad Hibbani, mempertanyakan dasar aturan yang digunakan Bapenda dalam menangani persoalan tersebut.
Ia meminta penjelasan mengenai ada atau tidaknya fasilitas pengecualian pajak bagi lembaga pendidikan, termasuk tolok ukur dan definisi lembaga pendidikan nirlaba yang digunakan.
“Lembaga pendidikan itu tidak bermaksud mengambil keuntungan,” ujarnya.
Hibbani juga menyarankan agar persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum apabila tidak ditemukan titik temu. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi pilihan apabila masing-masing pihak tetap bertahan dengan argumentasinya.
“Ini saran saya, karena Bapenda tetap bertahan dengan argumennya,” katanya.
Founder Yayasan Indo Global Mandiri, Marzuki Alie, menyayangkan sikap Bapenda Kota Palembang yang dinilai belum membuka ruang komunikasi, meskipun DPRD telah memfasilitasi pertemuan untuk membahas polemik tersebut.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pihak Yayasan IGM mendapat informasi bahwa perwakilan Bapenda berada di kantor DPRD Palembang. Namun, mereka tidak bersedia bertemu setelah melihat banyaknya peserta yang hadir.
“Sebelumnya kita dapat kabar kalau pihak Bapenda ada, tapi dilihatnya ramai (peserta), jadi enggan bertemu,” ungkap Marzuki.
Menurutnya, kehadiran dosen dan karyawan Yayasan IGM dalam forum tersebut bukan semata-mata untuk memperdebatkan persoalan pajak, melainkan juga memberikan pembelajaran mengenai pentingnya keberanian menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan lembaga pendidikan.
“Sebenarnya kita datang ke kantor rakyat ini, kita ingin mengajarkan kepada dosen-dosen kita untuk berani berhadapan dengan legislatif, eksekutif. Kita lembaga pendidikan dan harus berani bersikap. Kita ini harus berpikir bagaimana pendidikan kita maju,” katanya.[YKP]
